Dihujani kritik, pemerintah tetap ngotot bangun kereta cepat

Kedua kota tersebut merupakan kota yang memiliki kepadatan penduduk dan menjadi solusi untuk transportasi massal modern.

2016-02-09 14:54:17

Kereta Cepat

Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dihujani kritik. Mulai dari izin pembangunan hingga mahalnya investasi kereta ini. Kendati demikian, Pemerintah tetapngotot kereta cepat Jakarta-Bandung harus dibangun segera.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan kereta cepat Jakarta-Bandung sangat dibutuhkan masyarakat. Alasannya, kedua kota tersebut merupakan kota yang memiliki kepadatan penduduk dan menjadi solusi untuk transportasi massal modern.

"Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebagian rencana besar pemerintah untuk pembangunan transportasi massal. Khusus Bandung-Jakarta ini karena dua kawasan ini padat sehingga pembangunan ini menjadi solusi kepadatan penduduk dan di wilayah ini ada kawasan industri," kata Teten menggelar konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/2).

Teten mengakui pemerintah bergerak cepat dalam proyek pembangunan kereta cepat yang bekerjasama dengan China. Hal ini dikarenakan siapnya pemerintah dalam membangun infrastruktur dalam negeri.

"Pembangunan Infrastruktur lain pemerintah juga berusaha selesai secepat mungkin. Ini saya kira komitmen besar dari pemerintah," jelas dia.

Mantan aktivis ICW ini membantah apabila konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) meminta jaminan finansial kepada pemerintah. Meskipun telah keluar Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, namun Perpres tersebut hanya membahas tentang sarana dan prasarana proyek.

"Tidak ada jaminan finansial dari pemerintah. Yang ada adalah karena ini merupakan proyek strategis pemerintah, maka keluar Perpres, namun bukan berarti ada jaminan finansial," tegas Teten.

Teten menambahkan jika Presiden Joko Widodo maupun menteri terkait tak pernah memberikan jaminan finansial kepada konsorsium proyek. Dia menyatakan yang ada adalah jaminan konsistensi kebijakan yang biasa dibutuhkan dalam sebuah proyek pembangunan infrastruktur.

"Presiden tegaskan tak ada jaminan pemerintah, yang ada kita perlu menjamin konsistensi kebijakan, yang biasa dibutuhkan investor manapun, bukan jaminan finansial dan kelayakan usaha yang dikeluarkan oleh Kemenkeu," pungkas dia.

Dalam konferensi pers tersebut, Teten juga didampingi oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi.

(mdk/sau)