Jaga transparansi, Jokowi minta KPK & BPK awasi proyek kereta cepat

Merdeka.com - Pemerintah telah menjelaskan alasan ngototnya realisasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Guna menjaga transparansi serta akuntabilitas pembangunan proyek itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penegak hukum untuk bersama-sama mengawasi.

"Presiden meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pengawas Keuangan (BPK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk memastikan tidak ada korupsi dalam pembangunan kereta cepat ini," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki saat konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/2).

Teten kembali menegaskan bahwa proyek kereta cepat tidak dibiayai oleh APBN dan pemerintah tidak memberikan jaminan finansial. Demikian tertuang dalam Perpres 107 tahun 2015. Sehingga, secara eksplisit kereta cepat Jakarta-Bandung adalah proyek business to business.

"Dengan menggunakan skema business to business sehingga dana APBN bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur Indonesia sentris. Terbukti dana infrastruktur tahun ini meningkat 76, 3 persen yaitu sebesar Rp 313,5 triliun yang bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa," katanya.

Sebelumnya, Teten menjelaskan alasan pemerintah tetap ingin ngotot merealisasikan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia menyatakan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung sangat dibutuhkan. Sebab, kedua kota memiliki kepadatan penduduk dan diharapkan kereta cepat menjadi sebuah solusi dan sekaligus proyek kereta cepat merupakan langkah melakukan modernisasi transportasi massal.

"Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini sebagian rencana besar pemerintah untuk pembangunan transportasi masal. Khusus Bandung-Jakarta ini karena dua kawasan ini padat sehingga pembangunan ini menjadi solusi kepadatan penduduk dan di wilayah ini ada kawasan industri," kata Teten.