Di pertemuan IMF-Bank Dunia, OJK beri dukungan program global anti-serangan siber

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan bahwa risiko serangan siber pada sistem keuangan saat ini sudah semakin besar. Meningkatnya penggunaan internet oleh pemerintah, pelayanan publik dan swasta termasuk di industri jasa keuangan memiliki implikasi besar jika tak ditangani baik.

2017-10-18 09:41:41

OJK

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan bahwa risiko serangan siber pada sistem keuangan saat ini sudah semakin besar. Sebab, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di industri jasa keuangan sudah semakin pesat.

"Upaya pencegahan serangan siber tidak dapat dilakukan hanya oleh satu negara saja tetapi harus merupakan inisiatif global karena para hackers beroperasi tanpa mengenal batas negara," kata Wimboh saat seminar International Good Practices on Cybersecurity
Preparednesss dalam rangkaian pertemuan tahunan Bank Dunia–IMF di Washington, D.C., dikutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (18/10).

Menurutnya, meningkatnya penggunaan internet oleh pemerintah, pelayanan publik dan
bisnis swasta termasuk di industri jasa keuangan memiliki implikasi besar jika tidak ditangani dengan baik. "Di Indonesia, industri jasa keuangan dikategorikan sebagai salah satu infrastruktur penting yang perlu dijaga dari ancaman keamanan dunia maya," kata Wimboh.

Menghadapi hal itu, di dalam negeri, OJK berencana membuat layanan informasi keuangan yang bertugas mempercepat pemulihan saat terjadi serangan siber, dan membentuk
lembaga pelatihan penanganan serangan siber.

Dikatakan Wimboh, kepedulian industri jasa keuangan di setiap negara terhadap risiko cyberattacks ini harus ditingkatkan dengan penguatan manajemen risiko operasional terkait teknologi informasi.

Selain itu, untuk mengantisipasi peningkatan ancaman keamanan siber, OJK telah bergabung dalam inisiatif bersama untuk membentuk Badan Siber Nasional bersama
sejumlah kementerian dan lembaga negara seperti Kemenkominfo, Kementerian Pertahanan, Kemenko Polhukam, Kepolisian, dan lain-lain.

(mdk/bim)