Di DPR, Sri Mulyani dan anak buah minta maaf soal kasus pungli

Kedua pejabat eselon I Kementerian Keuangan ini sama-sama meminta maaf karena adanya pungutan liar dari para pegawai Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

2016-11-28 18:20:59

OTT pejabat Ditjen pajak

Komisi XI DPR RI hari ini memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi hari ini, Senin (28/11). Pemanggilan ini terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai pajak oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Kedua pejabat eselon I Kementerian Keuangan ini sama-sama meminta maaf karena adanya pungutan liar dari para pegawai Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

"Sebelum saya mulai izinkan saya memohon maaf atas kejadian OTT oleh KPK. Sesuai dengan yang sudah dikerjakan akan kami jelaskan proses penangkapan oleh KPK," ujar Ken saat rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Setelah di tetapkan tersangka oleh KPK, katanya, pegawai pajak berinisial HS langsung diberhentikan sementara. "Setelah OTT, saudara HS ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan pemberhentian sementara terkait status sebagai PNS," jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi juga tidak mau kalah. Heru meminta maaf karena adanya pejabat Ditjen Bea Cukai di Semarang dengan inisial YH.

"Kami mohon maaf atas kejadian yang memalukan kita semua. Sebagaimana kita tahu dari media, Bareskrim polri dan tim saber pungli tangkap oknum pejabat bea cukai di Semarang dengan inisial YH," tegas Heru.

Untuk itu, Ditjen Bea cukai telah membuat dua tim khusus untuk mempemudah penyelidiakan kasus ini. Tim khusus ini bekerja sama dengan Tim Saber Pungli tuntaskan pemeriksaan kasus ini. Tim kedua adalah tim untuk mendorong atau meningkatkan moral dari pegawai Ditjen Bea Cukai yang tidak terlibat dalam masalah ini.

Mendengar permintaan maaf itu, Sri Mulyani tak tinggal diam. Sri Mulyani sepakat Kementerian Keuangan bakal melakukan reformasi perpajakan.

"Sebetulnya reformasi itu sudah dimulai dan terus dilakukan dalam transformasi kelembagaan. Sehingga kami bisa mampu akuntabel dan tanggung jawab kepada masyarakat dan counterpart kami di dewan dari apa yang terjadi. Apa yang terjadi berikan kami evaluasi terhadap proses bisnis dalam ditjen pajak," pungkas Sri Mulyani.

(mdk/sau)