Di Depan Menko Darmin, Pengusaha Mengeluh Biaya Logistik Mahal

Para pengusaha logistik hari ini mendatangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Salah satu yang dibahas adalah mengenai biaya logistik (logistic cost) yang dikeluhkan semakin mahal.

2019-02-06 13:07:58

Darmin Nasution

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Nofrisel menyebutkan hal tersebut akan dibahas lebih lanjut. "Beliau (Menko Darmin) menampung. Kita menunggu, habis ini mungkin ada pertemuan untuk membahas itu lebih lanjut," kata Nofrisel saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/2).

Kendati demikian, dia mengaku belum membicarakan hal tersebut bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). "Belum (ke BPJT). Ini kan baru kita kaji lebih mendalam, kita ingin matangkan dulu," ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto menyebutkan saat ini biaya logistik didominasi oleh pengeluaran untuk jalan tol. Terutama tol Transjawa.

"Biaya tol Rp 1,3 juta. Jadi, kami itu kayak di sandwich sebagai penyedia jasa logistik. Kemampuan daya beli dari customer kita nggak naik ya karena end customer mereka juga tidak punya kemampuan beli lebih ya kan," ujarnya.

Selain itu, dia menyebutkan pengusaha tidak dapat menaikkan tarif jasa kepada pelanggan. Artinya, ada pengurangan pendapatan disebabkan melonjaknya pengeluaran untuk jalan tol.

"Kita tidak bisa naikkan harga seenak-enaknya harga jasa kita kepada customer karena kita udah ada yang namanya kontrak logistik ya. Yang boleh merubah kita adalah BBM yang naik atau UMR yang naik, selebihnya enggak," ujarnya.

Selain itu, biaya kredit untuk pengadaan kendaraan juga dinilai memberatkan. Dengan jangka waktu 5 tahun yang dinilai terlalu singkat.

"Kita kredit ke pengadaan kendaraan itu kreditnya mahal, ya kemudian jangka waktunya cuma 5 tahun ya sehingga cost kita sudah dicegat di fix cost gitu sehingga margin kita yang kegerus, nambah lagi biaya tol. Kalau biaya tol mahal, abis margin kita, gimana kita bayar utang?. Usulan kami adalah dari sisi bawah fix cost diudur yang tadinya kredit hanya 5 tahun menjadi dibuatlah 8 tahun 10 tahun. Kedua biaya tol, kalau kita suruh bayar gak bisa segitu, setengahnya," ujarnya.

Selain itu, dia mengungkapkan banyak komponen pengeluaran lainnya dalam proses logistik tersebut. Seperti pungutan liar (pungli) yang masih kerap dijumpai. "Kemudian jangan ditambah lagi biaya biaya lain jalan tol, belum kami menghadapi pungli-pungli. kami berharap pungli-pungli di jalan itu pun dihilangkan," tutupnya.

(mdk/azz)