DEN masih kaji kebutuhan kapasitas dan biaya pembangunan pembangkit nuklir RI

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Abadi Poernomo mengatakan pihaknya terus mengevaluasi urgensi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Di antaranya mengenai biaya pembangunan dan kapasitas pembangkit yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

2018-06-28 17:39:12

Dewan Energi Nasional

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Abadi Poernomo mengatakan pihaknya terus mengevaluasi urgensi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Salah satunya terkait dengan biaya pembangunan pembangkit.

Dia menjelaskan, berdasarkan studi yang dilakukan ke Jepang, diketahui bahwa biaya pembangunan PLTN dengan tingkat keamanan tinggi membutuhkan biaya yang sangat mahal.

"Sekarang sudah pada stage 3 sampai 3,5 ini sangat mahal sekali. Kemarin saya sempat nengok ke Jepang Fukushima dan di situ bagaimana membuat pembangkit nuklir itu aman. Kalau dari diskusi saya dengan temen-temen di Jepang untuk yang terbaru ini sudah sampai USD 7 juta per MW," ungkapnya saat ditemui di acara 'Forum Weekly' di Auditorium Gedung Sindo, Jakarta, Kamis (28/6).

Selain mempertimbangkan aspek biaya, pihaknya juga mempertimbangkan sisi demand alias kebutuhan listrik dalam negeri. "Jadi kalau pembangkit nuklir itu kalo sekali dibangun kan bisa 1.000-2.000 mw. Besar-besar. Nah kebutuhan kita apakah sama demikian. Kemudian bagaimana itu affordable, dipertimbangkan bagaimana harga listriknya," jelas dia.

Meski demikian, Poernomo menegaskan, tidak berarti rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir tidak dilanjutkan. Pihaknya terus menyusun roadmap pembangunan PLTN.

"Kita sedang menyiapkan roadmapnya dengan segala macam pertimbangan sebetulnya kapan kita seyogyanya kita memasang energi nuklir," kata dia.

"Kita membuat suatu perencanaan yg bagus, karena membangun nuklir itu tidak 1-2 tahun. Membangun nuklir itu mungkin 7-10 tahun bahkan kita lihat di India bisa sampai 16 tahun. Karena itu dibuat perencanaan dari awal dari saat ini kemudian juga ekonominya yang perlu dipertimbangkan," tandasnya.

(mdk/azz)