Dari 92 sumur minyak ilegal Sarolangun, 60 sudah ditutup

Dari 92 sumur minyak ilegal Sarolangun, 60 sudah ditutup. Penutupan terakhir terjadi pada 18 Desember lalu di mana 9 sumur resmi ditutup. Upaya penutupan terus mendapat perlawanan dari masyarakat. Guna memperlancar proses penutupan akan dilakukan penambahan personel pengamanan.

2016-12-21 16:16:31

Penambangan liar

Pemerintah tengah gencar menertibkan kegiatan penambangan minyak ilegal di Tanah Air, khususnya di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Di kabupaten ini, berdasarkan survei terbaru, setidaknya ada 92 titik penambangan sumur minyak ilegal yang dilakukan oleh warga setempat.

Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), hingga hari ini, sudah ada 60 sumur minyak ilegal yang sudah ditutup. Penutupan terakhir terjadi pada 18 Desember lalu di mana 9 sumur resmi ditutup.

"60 Sign board sudah terpasang di atas sumur," tulis SKK Migas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/12).

Upaya penutupan, lanjutnya, terus mendapat perlawanan dari masyarakat. Guna memperlancar proses penutupan akan dilakukan penambahan personel pengamanan.

Sebelumnya, Bupati Sarolangun, Arif Munandar membenarkan bahwa puluhan sumur minyak ilegal di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi telah ditutup. Arif menegaskan, kegiatan masyarakat setempat mencari minyak secara ilegal sangat membahayakan. Mereka bisa terserang penyakit paru-paru karena uap minyak tersebut sangat berbahaya. Belum lagi dampak lingkungan yang diakibatkan dari tambang ilegal ini.

"Selain itu, minyak ini kan dikuasai negara dan nanti hasilnya digunakan untuk masyarakat. Mereka tidak ada izin dan melanggar UU," katanya.

Saat ini, Arif menyebut sudah ada perusahaan yang mendapat izin resmi dari SKK Migas untuk menggarap sumber minyak di sana. Perusahaan tersebut adalah Techwin Energy South Bitung. Masyarakat setempat nantinya bisa bekerja dengan perusahaan sesuai keahlian masing masing.

"Nanti kita harapkan bekerja di perusahaan itu, Techwin sudah dapat izin dari SKK Migas. Izin eksplorasi sudah dapat dari pemerintah pusat. Tapi dari Pemda seperti Gubernur dan Bupati belum. Namun ini kan kewenangan semuanya di pusat."

(mdk/bim)