Dahlan tak serius, karyawan Merpati minta SBY turun tangan

Serikat kerja BUMN: Kami meragukan tanggung jawan dan keseriusan negara serta Dahlan Iskan dalam menyelamatkan Merpati.

2014-05-08 16:40:15

Merpati Bangkrut

Masalah yang menimpa maskapai Merpati Nusantara Airlines (MNA) membuat karyawan BUMN lainnya ikut angkat bicara. Terlebih soal upaya pemerintah yang dinilai hanya setengah hati menyelamatkan Merpati.

Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Iman Kukuh Pribadi menuturkan, Serikat Karyawan Merpati (Sekar Merpati) bersama Federasi Serikat Pekerja BUMN mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Langkah ini diambil lantaran mereka menilai selama ini tidak ada itikad baik dari Dahlan Iskan dan Kementerian BUMN untuk menyelamatkan Merpati. Terlebih, ribuan orang menggantungkan hidup dari operasional Merpati.

"Kami meragukan tanggung jawab dan keseriusan negara serta Dahlan Iskan dalam menyelamatkan Merpati. Lebih kurang ada 1.500 karyawan dan belum ada aksi nyata penyelamatan," ucap Iman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/5).

Iman mengaku, karyawan Merpati dan FSP BUMN sudah berulang kali mengadu ke Dahlan Iskan soal masalah ini. Namun permasalahan dibiarkan begitu saja dan tidak ada jalan keluar. Bahkan Iman menuding, ada skema pembiaran agar BUMN mati dan swasta tumbuh subur di Indonesia.

Dalam surat rekomendasi ke presiden, mereka meminta SBY turun tangan sekaligus memberi instruksi tegas ke Dahlan Iskan soal eksistensi Merpati. Sebab nasib karyawan kini menggantung tanpa kejelasan.

Berikut rekomendasi dan tuntutan FSP BUMN serta Sekar Merpati kepada SBY selaku Presiden RI.

1. Segera putuskan penyelesaian hak karyawan PT Merpati Nusantara Airlines yang terkatung katung sudah lebih 6 bulan.

2. Meminta kepastian kelanjutan eksistensi perusahaan PT Merpati Nusantara Airlines. Hal ini dibutuhkan sebagai komitmen awal karyawan Merpati untuk menentukan jalan selanjutnya.

3. Sebagai perusahaan milik BUMN, seyogyanya pemerintah jangan menjadi pelaku pelanggaran Ketentuan Perundang-undangan. Jangan melakukan pembiaran atas terancamnya hak hidup dan kelangsungan pekerjaan akibat pemberian upah yang tidak dilakukan.

4. Meminta Presiden SBY memberikan dukungan nyata ke direksi Merpati secara tuntas dan menyeluruh. Jika direksi tidak bisa diberikan amanah lagi agar segera dilakukan pergantian.

5. Jika sampai 26 Mei 2014 nanti hak normatif belum diselesaikan pembayarannya maka kami akan melakukan somasi kepada Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan yang membawahi kementerian terkait.

6.Merpati tidak layak mati. Ini terbukti dari eksistensi Merpati menjadi jembatan udara nusantara dan memberi kontribusi bertahun-tahun.

(mdk/noe)