CSIS: Kesepakatan Indonesia-AS Bukan Jalan Tunggal untuk Menjadi Negara Maju, Masih Banyak Pilihan Lain
Amerika Serikat disebutnya menggunakan berbagai kebijakan ekonomi untuk memastikan keunggulan relatifnya terhadap China.
Peneliti hubungan internasional Lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Muhammad Habib menilai, penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan satu-satunya jalan bagi Indonesia untuk mempercepat langkah menuju negara maju.
Sebab, sejatinya Indonesia memiliki banyak pilihan strategi pembangunan selain bergantung pada satu skema kerja sama dagang.
Hal ini disampaikannya dalam media breafing dengan tema 'Perjanjian Perdagangan Resiprokal: Karpet Merah dan Jebakan Perdagangan?' di Gedung Pakarti Center, Jakarta, Jumat (27/2).
"Apakah kemudian ini dilihat sebagai pilihan negara berkembang, satu-satunya pilihan bagi negara berkembang untuk mengamankan tangga kita menjadi negara maju atau misalnya bekerja sama dengan Amerika Serikat itu sendiri, saya rasa tidak," kata Habib.
"Mungkin di dalam kondisi yang ideal, tangga ini sebenarnya masih banyak pilihan lainnya ya," sambungnya.
Menurut Habib, kerja sama tarif resiprokal dengan Amerika Serikat memang menjadi salah satu instrumen negosiasi yang saat ini ditekankan Washington. Namun, hal itu tidak serta-merta menjadi satu-satunya tangga bagi negara berkembang untuk mengamankan proses transformasi ekonomi menuju negara maju.
Rivalitas Amerika Serikat dan China
Ia menjelaskan, dalam konteks geopolitik global yang memanas, khususnya rivalitas antara Amerika Serikat dan China, instrumen ekonomi kerap disertai prasyarat geopolitik.
Amerika Serikat disebutnya menggunakan berbagai kebijakan ekonomi untuk memastikan keunggulan relatifnya terhadap China, yang pada akhirnya turut memengaruhi negara-negara berkembang.
"Jadi negara berkembang dipaksa untuk kemudian menyesuaikan atau memastikan lantai pasok, kemudian struktur ekonominya itu benar-benar bukan hanya terbebas, setidaknya itu bukan hanya terbebas dari bagaimana jelekam jejak Tiongkok, tetapi juga setidak-tidaknya adalah non-aligned," jelasnya.
Menurutnya, strategi yang lebih berkelanjutan justru terletak pada diversifikasi. Sumber investasi tidak boleh hanya berasal dari satu negara, pasar ekspor tidak boleh terkonsentrasi pada satu tujuan, dan mitra pembangunan pun perlu diperluas. Dengan begitu, Indonesia nantinya tetap memiliki fleksibilitas strategis dalam menentukan arah kebijakan ekonominya.
"Nah, kemudian terkait dengan agreement or reciprocal tariff agreement ini, ini satu-satunya saat ini yang ditekankan oleh Amerika Serikat menjadi instrumen untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Mungkin pilihan kita terbatas," ujarnya.
Tanda Tangan Terburu-buru
Kemudian terkait ART, penandatanganan kesepakatan dagang dianggapnya tidak ideal jika dilakukan secara terburu-buru tanpa perhitungan teknokratik yang matang serta tanpa mempertimbangkan konsekuensi geopolitiknya. Meski demikian, ia menilai sejumlah guardrails telah diupayakan dalam kesepakatan tersebut.
Habib juga menyoroti dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat, termasuk putusan Mahkamah Agung yang diikuti penerbitan tiga executive order baru oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.
Di antaranya terkait penghentian reciprocal tariff berbasis International Economic Emergency Power Act serta kelanjutan penghentian fasilitas de minimis bagi produk dengan nilai di bawah ambang tertentu.
"Tentu tanda tangan bukan sesuatu yang ideal kalau misalnya dilakukan secara terburu-buru tanpa perhitungan secara teknokratik atau misalnya mempertimbangkan konsekuensi geopolitiknya, tetapi yang kemarin terjadi, saya rasa beberapa guardrails sudah dipastikan ada di dalam kesepakatannya," pungkasnya.