Cegah pungli, Kemenhub optimalkan penggunaan CCTV

"Contoh jembatan timbang bisa saja kita berikan CCTV yang memonitor langsung atas kegiatan. Yang kedua kita berikan semacam peralatan yang all modern semacam IT dan online ke pusat Karena kalau dia masih manual itu masih bisa pelanggaran atau penyimpangan," kata Pudji.

2016-10-22 18:00:00

OTT di Kemenhub

Kementerian Perhubungan terus berupaya mendorong pemberantasan pungutan liar (pungli). Hal ini menyusul setelah dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan pungutan liar (pungli), yang melibatkan satu pengusaha, dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II-D, dan 3 pegawai honorer Kemenhub.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan penggunaan close circuit television (CCTV) di seluruh sudut Kementerian Perhubungan, guna mencegah terjadinya pungli.

Dia menilai, aksi pungli terjadi karena ada kesempatan. Para oknum sengaja memperlambat proses perizinan, seperti izin untuk kapal dan angkutan. Sehingga, masyarakat harus membayar lebih mahal agar petugas Kemenhub bisa mengeluarkan izin dengan cepat.

"Contohnya tadi saya katakan prosesnya diperlambat dengan akhirnya dia memberikan sesuatu itu ulah dari petugas itu indikasinya karena dia ingin sesuatu jadi diperlambat sudah ada mekanismenya harus diselesaikan 7 hari atau bahkan lebih cepat," imbuhnya.

Dengan begitu, Pudji mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam mengawasi kinerja para petugas Kemenhub dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan, jika ditemukan aksi pungli, masyarakat harus segera melapor ke pihak yang berwajib untuk segera ditangani.

"Pertama keteladanan memberikan contoh dulu, yang kedua pengawasan apabila dia ada tanda-tanda tidak bagus langsung ditegur. Kemudian yang ketiga tadi masyarakat yang mengetahui itu laporkan segera untuk melaporkan hal negatif tadi," pungkasnya.

(mdk/bim)