BPKP Serahkan Hasil Audit Soal Impor KRL dari Jepang, Ini Isinya

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan hasil audit terkait impor kereta bekas dari Jepang. Hasil tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2023-04-05 12:01:15

KRL

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim menyebutkan dalam laporan tersebut berisikan rekomendasi pihaknya kepada para stakeholder kepentingan dalam mengambil keputusan impor kereta api dari Jepang.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," ujar Azward dalam keteranganya, Rabu (5/4).

Kendati begitu, sebagai auditor internal, pihaknya tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik. Sebab, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ucapnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perindustrian hingga saat ini belum memberikan restu terkait impor KRL atau kereta bekas dari Jepang. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya tengah mengutamakan untuk melakukan retrofit terhadap kereta lama.

Menurutnya, kereta lama masih bisa dilakukan pembaharuan dengan teknologi baru, oleh karena itu masih bisa digunakan kembali. "Jangan salah ya, pemerintah memutuskan retrofit," ujar Agus kepada wartawan, Jakarta, Kamis (9/3).

Dia menjelaskan, sebelum melakukan retrofit pihaknya akan melakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kurun waktu 10 hari untuk mengetahui berapa banyak kereta yang bisa diperbaharui.

"Nanti kita lihat dari hasil auditnya berapa banyak, yang bisa kita retrofit sebanyak-banyaknya akan kita retrofit. Kenapa kita retrofit? supaya tenaga kerjanya kan ada di Indonesia," kata dia.

(mdk/azz)