BPK RI resmikan kantor sekretariat lembaga audit ASEAN
BPK RI meresmikan ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) Secretariat Office. Hal ini merupakan kelanjutan dari penetapan BPK RI sebagai Sekretariat ASEANSAI periode 2018-2023 pada ASEANSAI Summit ke empat yang berlangsung di Laos, November 2017 lalu.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meresmikan ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) Secretariat Office. Hal ini merupakan kelanjutan dari penetapan BPK RI sebagai Sekretariat ASEANSAI periode 2018-2023 pada ASEANSAI Summit ke empat yang berlangsung di Laos, November 2017 lalu.
Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan pihaknya akan memfasilitasi pelaksanaan semua kegiatan ASEANSAI, serta menjembatani kerja sama antara ASEANSAI dengan stakeholders dan lembaga donor.
"Kami juga akan mendukung negara-negara ASEAN dalam meningkatkan peran perangkat pemerintahan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat," kata Moermahadi di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, Senin, (2/4).
Dia menambahkan, ASEANSAI juga akan menyelenggarakan Seminar on Sustainable Development Goals (SDGs), untuk meningkatkan awareness pada Pimpinan lembaga pemeriksa (SAI) atas pentingnya SDGs dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi.
"Sebagai lembaga pemeriksa, kita perlu merekomendasikan implementasi dari 17 tujuan SDGs. Pada masing-masing tujuan tersebut, kita harus menghubungkan dampak suatu proyek dengan pendekatan pemerintah dan masyarakat, seperti dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam tahap perencanaan, agar dalam tahapan implementasi dapat terus berkesinambungan," imbuhnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh President of State Audit Organization of Lao PDR, Viengthong Siphandone, para Ketua lembaga pemeriksa anggota ASEANSAI, serta Pimpinan BPK RI.
Baca juga:
Disebut rugikan negara Rp 185 triliun akibat limbah, ini jawaban Freeport Indonesia
BPK: Limbah Freeport rugikan negara Rp 185 triliun
Begini cara BPKP hitung kerugian kasus e-KTP capai Rp 2,3 triliun
Wapres JK ingin dana haji Indonesia diinvestasikan di Arab Saudi
Ketua DPR minta BPK ungkap rincian penyalahgunaan dana otsus Papua