BPK luncurkan perpustakaan riset dukung literasi keuangan negara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meresmikan perpustakaan riset untuk mendukung pentingnya literasi tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Kesadaran publik itu penting dan perlu untuk bantu BPK dalam memahami tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.

2018-06-28 11:14:36

BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meresmikan perpustakaan riset di Kantor Pusat BPK di Jakarta. Perpustakaan ini bertujuan untuk mendukung pentingnya literasi tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menyampaikan, pihaknya merasa kesadaran publik itu penting dan perlu untuk bantu BPK dalam memahami tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.

"Dalam tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara yang kredibel, kesadaran publik diperlukan. Kenapa dibuat perpustakaan riset? Tujuannya agar para pejabat bisa melihat kembali hasil pemeriksaan BPK," ucap dia di Auditorium BPK, Jakarta, Kamis (28/6).

Menurutnya, deskripsi tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara semuanya ada di badan yang dia bawahi. Dia menyebutkan, Perpustakaan BPK selama 3 tahun terakhir ini telah menerima sebanyak 217 data baru, yang terdiri dari 161 penulisan skripsi, 44 tesis dan 12 disertasi.

Diharapkan, perpustakaan riset baru ini ke depan akan mendukung riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, dengan menyediakan data, informasi dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik. Adapun koleksinya terdiri dari 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku, serta e-books dan e-journal.

Selain itu, perpustakaan juga bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Komunikasi BPK untuk membuka akses publik terhadap laporan hasil pemeriksaan lembaga sebagai bahan riset.

Adapun sejak 2015, BPK telah menerbitkan jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara yang berisi tulisan hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah terkait bidang tersebut. Nantinya, Bahrullah mengungkapkan, pihaknya akan terus berupaya mendigitalisasi banyak sumber ilmu yang pihaknya miliki.

"Kita sendiri juga punya jurnal dari tahun 1816. Nantinya kita akan digitalisasi tulisan-tulisan itu untuk mengikuti perkembangan zaman," pungkas dia.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Ainun Na'im, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando, dan Wakil Rektor Universitas Indonesia Adi Zakaria Afiff.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)