BPK: Di 2016, 74 Kementerian dan Lembaga raih opini WTP

2017-10-03 14:19:58

BPK

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016, jumlah lembaga Lembaga Keuangan Kementerian/Lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengalami peningkatan.

Dari 83 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang diperiksa BPK, sebanyak 74 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) memperoleh opini WTP atau 84 persen dari total LKKL yang diperiksa.

"Opini WTP mengalami peningkatan sebesar 19 poin dari 56 LKKL pada 2015 menjadi 74 LKKL pada 2016," ungkapnya di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Capaian ini, menurutnya, mulai mendekati target Sasaran Pokok Pembangunan Tara Kelola dan Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 95 persen.

Dari hasil pemeriksaan juga, masih terdapat 8 LKKL yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (9 persen), dan 6 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat atyau disclaimer (7 persen).

Sedangkan. hasil pemeriksaan atas 537 Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) Tahun 2016, menunjukkan bahwa 375 LKPD (70 persen) memperoleh opini WTP, 139 LKPD (26 persen) memperoleh opini WDP, dan 23 LKPD (4 persen) memperoleh opini TMP/Disciaimer Opinion.

"LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan sebesar 12 poin persen dari tahun 2015 yang hanya 313 LKPD (58 persen) menjadi 375 LKPD (70 persen pada tahun 2016," jelas Moermahadi.

Dia menambahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 sampai 2019.

Adapun, Pemerintah Provinsi dengan Opini WTP sejumlah 91 persen dari target 85 persen. Pemerintah Kabupaten sejumlah 66 persen dari target 60 persen, dan Pemerintah Kota sejumlah 77 persen dari target 65 persen.

(mdk/sau)