BPH Migas dan DPR RI Pastikan Kesiapan Pasokan Energi Bali Nataru Aman Terkendali
BPH Migas dan DPR RI memantau langsung kesiapan Pasokan Energi Bali Nataru, khususnya BBM dan LPG, demi memastikan kebutuhan masyarakat dan wisatawan terpenuhi dengan aman dan lancar.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi VII DPR RI melakukan pemantauan intensif di Bali. Mereka memastikan kesiapan pasokan energi menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Fokus utama adalah distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) agar aman dan mencukupi.
Kunjungan kerja ini berlangsung di Fuel Terminal Sanggaran, Denpasar, Bali, pada Sabtu. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan energi yang memadai bagi masyarakat dan wisatawan. Bali sebagai destinasi utama menjadi prioritas dalam pengamanan pasokan energi nasional.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menegaskan pentingnya ketahanan pasokan BBM di wilayah ini. Hal ini krusial untuk mendukung mobilitas serta kenyamanan selama libur Nataru. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama keberhasilan penyaluran energi.
Prioritas Kesiapan Pasokan Energi di Bali
Bali, sebagai destinasi wisata utama, menjadi fokus utama dalam memastikan ketersediaan energi yang stabil. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menekankan prioritas ini saat kunjungan kerja di Denpasar. Kesiapan pasokan energi Bali Nataru sangat vital bagi kelancaran aktivitas ekonomi dan pariwisata.
Wahyudi mengungkapkan bahwa stok BBM nasional, termasuk biosolar, pertalite, pertamax, hingga avtur, berada di atas coverage days (CD) minimum yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan ketahanan pasokan secara keseluruhan di tingkat nasional. BPH Migas bersama Badan Usaha Penugasan berkomitmen menjaga stok BBM tetap memadai sepanjang periode libur.
Mereka akan terus mengawal agar stok BBM selalu di atas kebutuhan nasional selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Kolaborasi antar lembaga menjadi fondasi penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Koordinasi yang kuat diperlukan agar penyaluran BBM berjalan lancar dan efisien.
Upaya ini juga untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan masyarakat dan wisatawan yang diperkirakan melonjak.
Dukungan DPR RI dan Jaminan Kelancaran Distribusi
Komisi VII DPR RI turut memberikan masukan penting terkait peran BPH Migas dan Pertamina Group dalam menjaga ketersediaan energi. Mereka mendorong kolaborasi yang erat untuk mengedepankan pelayanan penyaluran BBM. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah fokus pemerintah, khususnya Bali, yang menjadi target destinasi liburan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi, menyoroti urgensi kebijakan proaktif untuk menjaga kelancaran suplai energi di Pulau Dewata. Ia menekankan bahwa Bali adalah cerminan Indonesia di mata domestik maupun internasional. "Kami telah berkoordinasi dengan BPH Migas agar membuka ruang seandainya perlu ada terobosan kebijakan untuk pemenuhan (BBM) jelang Natal dan Tahun Baru. Bagaimanapun, Bali adalah wajah Indonesia di mata domestik maupun internasional,” ujarnya, menegaskan pentingnya langkah strategis.
Permintaan BBM dipastikan akan meningkat signifikan setiap akhir tahun, seiring melonjaknya jumlah wisatawan yang berlibur ke Bali. Oleh karena itu, ketersediaan dan kelancaran pasokan harus dijaga secara optimal. Ini krusial agar aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata tetap berjalan dengan baik tanpa hambatan.
Dari pihak Pertamina Patra Niaga, jaminan pasokan BBM hingga saat ini tercukupi dan siap menghadapi lonjakan permintaan. Mereka mengantisipasi peningkatan kebutuhan karena banyak turis yang datang selama Nataru. Kesiapan pasokan energi Bali Nataru menjadi perhatian serius semua pihak yang terlibat, termasuk Direktur Pembinaan Hulu Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto, Wakil Direktur PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar, dan Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina Persero Jaffee A. Suardin yang turut hadir dalam kunjungan ini.
Sumber: AntaraNews