Bos BKPM Soal Kementerian Investasi: Itu Hak Prerogatif Presiden
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia angkat suara terkait dengan pembentukan Kementerian Investasi. Menurutnya, pembentukan kementerian baru itu memang menjadi kewenangan dari Presiden Joko Widodo.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia angkat suara terkait dengan pembentukan Kementerian Investasi. Menurutnya, pembentukan kementerian baru itu memang menjadi kewenangan dari Presiden Joko Widodo.
"Saya ini pembantu presiden jadi itu kewenangan dari bapak presiden. Itu adalah hak prerogatif bapak presiden," kata Bahlil dalam konferensi pers, di Kantornya Jakarta, Senin (26/4).
Bahlil mengaku tidak memiliki kewenangan atau intervensi terhadap kementerian baru tersebut. Sebab, saat ini BKPM hanya mengerjakan sesuai dengan apa yang ditugaskan baik dalam aturan maupun perintah lisan.
Hal tersebut ditujukan dalam rangka menjaga iklim investasi, meningkatkan realisasi investasi dan bagaimana memudahkan semua bagi investor baik dalam maupun luar negeri dan mendorong tumbuhnya dunia dunia usaha baru.
"Itu posisi kami di sini jadi. Sekali lagi mohon maaf posisi BKPM tidak mempunyai kewenangan sedikitpun untuk memberikan penjelasan detail terkait dengan apa yang ditanyakan memang itu bukan domain BKPM," jelasnya.
Baca juga:
Fadli Zon Soal Kementerian Investasi: Jangan Ada Masukan Keliru ke Presiden
Kementerian Investasi Diharapkan Bisa Fasilitasi Kebutuhan Calon Investor
PPP Bicara 3 Calon Menteri Investasi: Bahlil Lahadalia, Rapsel Ali dan Witjaksono
Anggota DPR Siap Kawal Kinerja Kementerian Baru Besutan Presiden
Anggota DPR Sebut Pembentukan Kementerian Investasi Tak Selesaikan Masalah
Mengupas Pembentukan Kementerian Investasi, Anggaran BKPM Naik Hingga Formasi PNS