Mengupas Pembentukan Kementerian Investasi, Anggaran BKPM Naik Hingga Formasi PNS

Merdeka.com - Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021.

Rapat Pengganti Bamus DPR pada Kamis (8/4) telah menyepakati Surat Presiden yaitu pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi.

Rapat Pengganti Bamus DPR juga menyepakati pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Nantinya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan diubah menjadi Kementerian Investasi itu.

Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengatakan, dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dibutuhkan Kementerian Investasi yang bisa mengoordinasikan berbagai kementerian. Sebab, posisi BKPM saat ini belum kuat.

"Nah BKPM kan terkesan kurang kuat untuk melakukan (koordinasi) kementerian yang lain, makanya dibentuk Menteri Investasi. Harapannya investasi masuk ke Indonesia lebih cepat, besar dan koordinasi lebih gampang," katanya saat dihubungi, Jumat (9/6).

Pengamat APBN, Awalil Rizky mengaku tidak terlalu terkejut dengan hasil rapat paripurna DPR Jumat (9/10) lalu yang mengesahkan lahirnya kementerian baru yakni Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja. Sebab dari sisi anggaran APBN tahun 2021, anggaran dari Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) telah dinaikkan hingga 2,5 kali lipat.

"Dari sisi anggaran pertanda itu sudah ada. Alokasi BKPM ini naik 2,5 kali lipat. Jadi sudah kelihatan," kata Awalil dalam diskusi 'BKPM Kementerian Investasi?', Jakarta, Sabtu (10/4).

Dia melanjutkan bila dibandingkan, anggaran BKPM tahun 2019 dan 2020 berada dikisaran Rp 400-an miliar. Namun alokasi anggaran tahun 2021 meroket hingga di atas Rp 1 triliun. Padahal dari rincian matrik program BKPM tidak banyak perubahan dan cenderung sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum tahun 2021, anggaran BKPM belum pernah menjadi prioritas pemerintah. Kenaikan alokasi untuk BKPM tidak sebesar dari kenaikan anggaran kementerian dan lembaga lain. "Nah baru tahun 2021 ini memang sudah naik dan ini sepertinya sudah dinaikkan buat jadi kementerian. Tapi dilihat dari matrik capaian BKPM ini tidak banyak berubah," kata dia.

Sehingga transformasi BKPM menjadi kementerian tahun ini tidak akan banyak mengubah alokasi APBN. Sebab anggaran tahun ini sudah disetujui dan dicairkan sejak awal tahun lalu bersama DPR.

Bahlil Lahadalia Dinilai Cocok Jadi Menteri Investasi

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Kementerian Investasi. Alasannya menurut Ujang, Kementerian Investasi merupakan perubahan dari BKPM yang saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia.

"Sebenarnya menterinya sudah ada, Pak Bahlil karena kan beliau Kepala BKPM. Jadi saya melihatnya ya Bahlil yang akan jadi Menteri Investasi. Kecuali kalau Pak Jokowi mau mengganti Bahlil," kata Ujang saat dihubungi merdeka.com, Selasa (13/4).

Dia berharap Presiden Jokowi memilih kalangan profesional non parpol jika nantinya tidak menjadikan Bahlil sebagai Menteri Investasi. Karena kata dia, saat ini kepercayaan masyarakat terhadap Parpol sudah menurun. Selain itu, lanjut dia, tokoh-tokoh besar dan hebat di setiap Parpol koalisi semuanya sudah menjabat menjadi menteri ataupun kepala daerah.

Bahlil diketahui merupakan pengusaha sukses yang mengawali karirnya dari titik nol. Pria kelahiran 1976 itu pernah menjadi sopir angkot, kondektur, kuli bangunan, dan beberapa pekerjaan serabutan lainnya pernah dia lakoni. Sampai akhirnya dia menduduki jabatan sebagai CEO PT Rifa Capital yang sudah memiliki banyak cabang di Indonesia.

Sementara itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta pegawai dari BKPM disinyalir akan dibawa ke Kementerian Investasi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, buka kemungkinan jika Kementerian Investasi bisa melakukan mutasi PNS dari instansi lain.

Bahkan jika sudah sah terbentuk, Kementerian Investasi nantinya bisa langsung mengajukan usulan formasi CPNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Pegawainya dan PNS akan diikutkan juga. Jika butuh penambahan bisa membuka lowongan mutasi dari instansi lain, atau meminta formasi ke Menteri PANRB," ujar Paryono kepada Liputan6.com, Jumat (16/4).

Paryono mengatakan, usulan CPNS baru bisa disodorkan jika pemerintah kembali membuka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun formasi selanjutnya. "Waktunya bareng dengan instansi lain," sebutnya.

Selain itu, dia juga menyoroti kepastian nasib para PNS di Kemenristek, yang nantinya bakal melebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dia lantas mencontohkan pemindahan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), dari sebelumnya berada di bawah Kemenristekdikti menjadi masuk ke Kemendikbud.

Pada kasus ini, seluruh PNS Dikti yang tadinya berada di bawah Kemenristekdikti harus dimutasi ke Kemendikbud. "Kalau melihat sebelumnya Dikti yang masuk ke Kemendikbud, maka pegawai yang ada di Dikti dibawa ke Dikbud. Nanti misalnya Ristek digabung ke Dikbud, ya dibawa juga pegawainya," jelas Paryono.

Dicurigai untuk Bangun Ibu Kota Baru

Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo menilai rencana pembentukan Kementerian Investasi oleh pemerintahan Jokowi berkaitan dengan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Hal ini karena pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk mewujudkan impian tersebut.

"Menurut kami terkait dengan target Kementerian Investasi, Presiden Jokowi menargetkan investasi yang besar. Yang nantinya digunakan untuk recovery ekonomi dan pembangunan ibu kota baru. Ini butuh investasi besar," ujar Ari dalam diskusi online, Jakarta, Jumat (16/4).

Ari mengatakan, rencana pembentukan kementerian baru ini sebenarnya sudah mencuat pada awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun kemudian tenggelam, sebab membutuhkan banyak pertimbangan yang akhirnya digabung ke Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.

"Presiden Jokowi saat awal pembentukan kabinet, sudah menginginkan ada Kementerian Investasi sebab ada kebutuhan. Waktu itu belum bisa diakomodasi makanya dimasukkan ke Kemenkomaritim. Fungsinya sudah dijalankan BKPM dan lainnya," jelas Ari.

Pandemi Virus Corona, kata Ari, membuat pemerintah harus bergerak cepat mengumpulkan sebanyak-banyaknya dana untuk menggerakkan ekonomi kembali. Alasan ini yang menjadi latar belakang kuat pemerintah membentuk Kementerian Investasi.