Bos Bappenas: Indonesia Butuh Ibukota Berstandar Internasional

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pemindahan ibukota sangat penting karena pemerintah ingin Indonesia memiliki ibukota yang mencerminkan identitas Indonesia, menjadi kota modern, berkelas internasional, atau dengan istilah smart, green, and beautiful city.

2019-04-29 17:51:50

Bappenas

"Beberapa kota yang sudah dibangun dengan konsep itu, seperti Washington DC, brasilia, Canbera, Putra Jaya, Sehjong di Korsel, dan kemudian sebagai negara anggota G20 dan negara pinya potensi kelima terbesar di dunia untuk GDP per kapita, Indonesia tentu perlu ibukota yang berstandar internasional," kata Bambang di Jakarta, Senin (29/4).

Dia menjelaskan, saat ini, Kota Jakarta dianggap sebagai kota pelabuhan untuk perdagangan dan dikembangkan menjadi pusat pemerintahan dari kolonial Belanda, seperti dalam sejarah berasal dari Batavia yang dibangun oleh VOC.

Terlebih lagi, saat ini, kerugian perekonomian dari kemacetan Jakarta terus mendekati Rp 100 triliun per tahun, angka ini meningkat dibanding tahun 2013 sebesar Rp 65 triliun per tahun. Masalah lainnya adalah, banjir yang berasal dari hulu dan penurunan tanah di Pantai Utara dan kenaikan permukaan air laut.

Di mana 50 persen wilayah Jakarta itu kategorinya rawan banjir atau memiliki tingkat di bawah 10 tahunan, idealnya kota besar keamanan banjirnya minimum 50 tahunan. Penurunan permukaan air tanah ini rata-rata 7,5 centi meter (cm) per tahun dan akan terus meningkat.

"Pada tahun 1989 sampai 2007 tercatat tanah turun sudah sampai 60 cm karena akan terus menigkat sampai 120 cm karena pengurasan air tanah. Sedangkan air laut naik rata-rata 4-6 cm karena perubahan iklim. Ditambah lagi kualitas air sungai tidak hanya di Jakarta tapi khusus di jakarta 96 persen sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya sinifikan akibat sanitasi yang buruk," imbuhnya.

Dia menjelaskan, yang dipindahkan dalam ibukota baru hanya fungsi pemerintahan, seperti kantor pemerintah, kementerian/lembaga, fungsi legislatif, kantor parlemen yakni MPR DPR DPR. Kemudian fungsi yudikatif, seperti kehakiman, kejaksaan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan seterusnya.

Selain itu, fungsi keamanan TNI Polri, serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia juga akan pindah. Sementara itu dari sisi fungsi jasa keuangan, perdagangan, dan industri tetap di Jakarta, misalkan BI, OJK, BKPM tetap di Jakarta.

"Ini konsep yang coba kita tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan negara lain," jelasnya.

"Yang kita akan tuju dari ibukota baru adalah pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Di mana Jakarta tetap menjadi pusat bisnis bahkan menjadi pusat bisnis yang levelnya regional, asia tenggara. Dan kemudian momen pemindahan ibukota ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kementerian lembaga, sehingga untuk bapak Kemenpan ini adalah saat yang baik untuk melakukam resizing dari ASN itu sendiri," tandasnya.

(mdk/azz)