Bos Apindo kesal pemerintah terus tersandera subsidi

Sofjan memperkirakan, jika hal ini terus berlanjut, maka pembayaran gaji PNS pun harus dengan utang.

2014-06-19 11:20:19

subsidi BBM

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Keuangan negara tersandera besarnya subsidi energi untuk BBM dan listrik. Besarnya subsidi membuat pemerintah tidak bisa bergerak membangun infrastruktur mengejar pembangunan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi sangat menyayangkan besarnya anggaran subsidi tersebut. Dampaknya, sudah 15 tahun pemerintah tidak bisa membangun infrastruktur baru. Bahkan tahun ini, anggaran infrastruktur harus dipotong lagi demi subsidi.

"Sudah 15 tahun tidak ada pembangunan infrastruktur, mau memelihara saja sudah tidak ada budget. Sekarang sudah di cut 43 persen. Saya takut tahun depan untuk bayar gaji PNS pun harus utang," ucap Sofjan di Hotel Le-Meredien, Jakarta, Kamis (18/6).

Sofjan meminta kepada pemerintah selanjutnya agar tegas menghadapi ini. Siapapun nanti presidennya entah Jokowi ataupun Prabowo harus memanfaatkan bonus demografi Indonesia demi mendapat nilai tambah perekonomian.

"Yang pusingkan kita, kita tidak peduli siapa yang menang. Pokoknya bonus demografi kalau tidak dimanfaatkan akan jadi penyakit," tegasnya.

Pemerintah selanjutnya juga diminta fokus membangun infrastruktur. Hal pertama harus dilakukan adalah memperbaiki kepastian hukum di Indonesia. Pembangunan infrastruktur saat ini terkendala banyaknya tumpang tindih aturan di Indonesia.

"UU kita peraturan kita banyak bertentangan overlapping yang kemudian dipakai birokrasi dan mengganggu kita. Ini harus diselesaikan. Jangan birokrasi menghambat pertumbuhan. Kepastian hukum investasi jangka panjang. Ini paling utama dipikirkan," tambahnya.

Selain itu, presiden selanjutnya juga harus memperjelas konsep otonomi daerah. Sofjan menyebut konsep otonomi daerah saat ini tidak menjelaskan tugas antara gubernur, pemerintah pusat, bupati dan lain sebagainya.

"Lebih banyak bupati masuk penjara sekarang ini karena UU banyak dan takut ambil keputusan. Harus diperjelas kunci dan tanggung jawab masing masing," tutupnya.

(mdk/bim)