BKPM sebut presiden belum beri arahan soal mobnas ala Proton
BKPM menegaskan pabrikan lokal tidak perlu khawatir akan rencana kehadiran mobnas ala Proton.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan hingga kini belum ada instruksi dari Presiden Joko Widodo terkait penandatanganan nota kesepahaman PT Adiperkasa Citra Lestari dengan perusahaan otomotif Malaysia, Proton Holding Berhad.
"Belum ada arahan Pak Jokowi dan beliau juga tidak pernah mengarahkan satu perusahaan pun. Kalau yang saya ketahui, kerja sama kemarin dengan Malaysia itu murni 'business to business' dan bukan terkait mobil nasional," katanya di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (10/2).
Dia mengatakan, industri otomotif lokal tidak perlu khawatir dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut. Apalagi Proton, secara investasi, untuk membangun pemanufakturan di Indonesia memang belum terdata.
"Jadi, Proton lebih kepada distribusi, memasukkan, dan memasarkan produknya. Dalam koridor itu saja," kata Franky.
Menurut dia, proyek mobnas jangan hanya dilihat dari mereknya. Namun, juga harus ada kandungan lokalnya yang digunakan.
"Pengalaman terakhir, pemerintah juga sudah menghasilkan bersama industri otomotif beberapa jenis kendaraan yang komponen lokalnya sudah di atas 90 persen dan desainnya juga sudah dilakukan oleh anak bangsa sendiri," katanya.
Dia menambahkan, Presiden Jokowi hanya memberikan arahan kepada BKPM terkait dengan masalah investasi antara lain meningkatkan investasi, mengatasi hambatan-hambatan investasi, dan masalah perizinan.
Baca juga:
Ekonom: Presiden Jokowi harus bedakan kepentingan negara dan bisnis
Politisi Demokrat pesimis mobil garapan Proton diminati masyarakat
Ini pembelaan Jokowi dan kubunya soal Proton jadi mobnas
Jokowi: Mobil nasional itu brand dan principalnya harus di Indonesia
Wapres JK sebut tidak mudah bikin mobil nasional
Jusuf Kalla puji langkah Hendropriyono gandeng Proton