BKPM kumpulkan ratusan investor, tawarkan investasi Bandara Komodo

Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan penawaran investasi atau Market Sounding Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU): Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo.

2018-09-25 12:06:05

BKPM

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Wisnu Wijaya Soedibjo menjelaskan pengembangan Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo dengan skema KPBU ini bertujuan bukan semata-mata untuk membangun sebuah komplek bandar udara internasional secara fisik tetapi untuk menyediakan fasilitas bandar udara yang dapat memberikan pelayanan berkualitas bagi wisatawan mancanegara dan lokal yang akan berkunjung ke Kawasan Pariwisata Komodo selama 25 tahun masa konsesi.

"Pemilihan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur ini tidak hanya atas pertimbangan keterbatasan anggaran semata, namun hal yang lebih penting adalah pemanfaatan partisipasi swasta yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman untuk mewujudkan infrastruktur bandar udara yang lebih berkualitas dengan anggaran yang lebih efisien," kata Wisnu di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (25/9).

Wisnu menegaskan bahwa market sounding merupakan forum komunikasi antara pemerintah dengan calon investor yang sekaligus untuk mendapatkan masukan (feedback) terhadap penyempurnaan model kerja sama yang ditawarkan oleh pemerintah.

Proyek ini merupakan pengembangan Bandar Udara Komodo melalui skema KPBU dengan kebutuhan total investasi sebesar sekitar Rp 3 Triliun, yang terdiri dari Rp 1,17 Triliun biaya Capital Expenditure (CAPEX) dan Rp 1,83 Triliun biaya Operational Expenditure .

Untuk pengembalian investasinya berasal dari tarif layanan pengguna jasa fasilitas bandar udara selama masa konsesi 25 tahun. Proyek ini juga direncanakan akan mendapatkan penjaminan pemerintah (Government Guarantee) melalui PT Penjaminan infrastruktur Indonesia.

Dalam acara ini, hadir lebih kurang 150 peserta yang meliputi investor yang bergerak di bidang pengelolaan bandar udara, kontraktor, perbankan dan lembaga keuangan, konsultan serta asosiasi terkait dari dalam dan luar negeri.

Beberapa perusahaan dan BUMN yang hadir, antara lain: GVK Services lndonesia, GMR Airport, PT Angkasa Pura l, PT Angkasa Pura II, PT Dirgantara Petroindo Raya, PT Cardig Aero Services Group, Muhibbah Engineering BHD, PT Wijaya Karya Bangun Gedung, PT Sojitz Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, Astra Infrastructure,Mitsubishi Corporation, Hyundai Engineering Co., Ltd, China Construction Eighth Engineering Division Corp. Ltd, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Mitsui, Marubeni Corporation, ITOCHU Corporation, Indika Logistic, dan beberapa kedutaan besar negara sahabat.

Dalam kesempatan serupa, Direktur Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan Nur lsnin lstiarto, menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Perhubungan sedang mengkaji potensi pelaksanaan skema KPBU pada beberapa proyek bandar udara dan Bandar Udara Komodo dipilih menjadi pilot project.

"Dengan pertimbangan peranannya untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo, disamping pertimbangan potensi daerah sekitarnya yang menawarkan keindahan panorama alam dan kearifan lokal khas Nusa Tenggara Timur," ujar Nur Isnin.

Melalui skema KPBU diharapkan akan tercipta peluang transfer knowledge antara calon mitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pengelolaan bandar udara yang lebih efisien dan profitable.

Adapun cakupan pekerjaan pembangunan dan pengembangan fasilitas Bandar Udara Komodo dengan skema KPBU ini, di antaranya adalah pembangunan dan pengoperasian bangunan terminal penumpang internasional dan terminal kargo, perpanjangan landasan pacu, dan pemeliharaan fasilitas bandar udara. Tahap Prakualifikasi proyek akan dilakukan sekitar bulan Oktober 2018.

(mdk/azz)