BI pastikan migrasi ke kartu debit berlogo GPN gratis

BI mewajibkan per 1 Januari 2018 seluruh nasabah telah memegang kartu debit/ATM dengan berlogo GPN yaitu berupa gambar garuda merah. Nasabah nantinya bisa langsung datang ke kantor cabang bank untuk melakukan migrasi. Dia mengungkapkan, semua bank sudah diinstruksikan untuk melayani migrasi tersebut.

2017-12-07 21:11:12

Perbankan

Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan Nasional Payment Gateway (NPG) atau Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai wujud interkoneksi (saling terhubung) antar switching dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan) sistem pembayaran nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut, BI mewajibkan per 1 Januari 2018 seluruh nasabah telah memegang kartu debit/ATM dengan berlogo GPN yaitu berupa gambar garuda merah. Nantinya, kartu yang telah berlogo GPN otomatis akan terintegrasi dengan sistem saat melakukan transaksi pembayaran di dalam negeri.

Direktur Eksekutif Pusat Program Transformasi BI, Ari Bowo, mengatakan migrasi kartu menjadi GPN cukup mudah. Bahkan, tidak ada pungutan biaya apapun. "Tidak kena biaya karena itu sifatnya pas saat pembukaan kartu, pada saat pembukaan rekening dia ada compliament dari rekening jadi tidak dikenakan biaya," kata Ari, di Kantornya, Kamis (7/12).

Nasabah nantinya bisa langsung datang ke kantor cabang bank untuk melakukan migrasi. Dia mengungkapkan, semua bank sudah diinstruksikan untuk melayani migrasi tersebut dengan cara menyiapkan kartu berlogo GPN.

"Nanti masyarakat diminta menghubungi bank langsung untuk minta kartunya. Nasabah boleh memilih untuk menggunakan kartu berlogo atau tidak."

Sebagai informasi, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa GPN bertujuan untuk memberi rasa aman dan nyaman untuk warga Indonesia saat melakukan transaksi non tunai.

Agus mengungkapkan, saat ini aktivitas transaksi non tunai di Indonesia sudah sangat tinggi. Mencapai 10.000 transaksi per menitnya.

"Sekarang ini untuk transaksi melalui ATM, debit card atau kredit card untuk transaksi pembayaran itu sudah mencapai lebih dari 10.000 transaksi per menit, oleh karena itu kita perlu membangun satu sistem yang aman, yang efisien, yang handal dan tentu lancar," kata Agus.

(mdk/bim)