BI: Kewajiban L/C sejalan dengan aturan devisa hasil ekspor

"Jadi tidak ada hubungan dengan kontrol atau membatasi devisa."

2015-01-14 21:26:52

Kemendag

Kementerian Perdagangan terhitung mulai 1 April 2015 bakal mewajibkan Letter of Credit (L/C) bagi beberapa komoditi ekspor. Terkait hal itu, Bank Indonesia (BI) jamin tidak ada pembatasan devisa yang dilakukan pemerintah.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan regulasi tersebut tidak akan menggangu lalu lintas devisa, dan tetap memberikan jaminan devisa bebas kepada eksportir.

"Jadi tidak ada hubungan dengan kontrol atau membatasi devisa. Tetap semua sejalan dengan UU lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, yaitu tetap devisa itu bebas dimiliki penduduk," ujar Agus di Kemendag, Jakarta, Rabu (14/1).

Bahkan, Agus klaim aturan tersebut seiring dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang penerimaan devisa hasil ekspor, yang menekankan bahwa setiap ekspor dari Indonesia, devisa harus dibawa kembali ke Indonesia.

"Jadi setiap ekspor dari Indonesia ke luar negeri, devisanya harus dibawa ke Indonesia. Masuk ke bank devisa di dalam negeri, untuk nanti dicatat dan dilaporkan," tuturnya.

Setelah tercatat di dalam negeri, lanjut Agus, maka eksportir bebas menggunakannya untuk keperluan apapun. "Dana itu setelah dicatat, mau digunakan lagi bebas. Itu yang kami yakinkan," tandasnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai 1 April 2015 mewajibkan penggunaan Letter of Credit (L/C) bagi eksportir barang tertentu yakni mineral, batu bara, minyak dan gas serta Crude Palm Oil (CPO).

Regulasi tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 ini dikeluarkan dalam rangka, mendukung upaya pelestarian sumber daya alam, serta memastikan akurasi devisa hasil ekspor (DHE).

(mdk/yud)