Berantas Penyelundupan Benih Lobster, Susi Ajukan Protes ke Singapura & Vietnam

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, untuk memberantas kegiatan penyelundupan lobster, dirinya akan melaporkan ke Kemenlu untuk memanggil duta besar Singapura dan Vietnam guna mengajukan‎ nota keberatan. Sebab, kedua negara tersebut menjadi tempat transit dan peredaran benih lobster.

2019-03-13 16:54:25

penyelundupan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, untuk memberantas kegiatan penyelundupan lobster, dirinya akan melaporkan ke Kementerian Luar Negeri untuk memanggil duta besar Singapura dan Vietnam guna mengajukan‎ nota keberatan. Sebab, kedua negara tersebut menjadi tempat transit dan peredaran benih lobster.

"Kita akan panggil Dubes Singapura Vietnam. Kita akan melakukan protes, mengajukan nota keberatan ini," jelasnya di kawasan kediaman menteri Widya Chandra, Jakarta, Rabu (13/3).

Menteri Susi menambahkan ke depan nelayan kecil yang mengambil benih lobster tidak akan ditangkap. Jeratan hukum hanya akan dikenakan ke penyelundup besar.

Menteri Susi mengatakan, penyelundupan benih lobster merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan oknum kelas kakap, benih lobster tersebut berasal dari berbagai sumber kemudian dikumpulkan untuk diselundupkan ke luar negeri.

"Kalau lihat itu ini pemain besar, mengerucut pada sindikasi kejahatan," kata Menteri Susi.

Menurut Menteri Susi‎, pemerintah melalui tim satuan tugas yang telah dibentuk akan terus mengejar penyelundup benih lobster. Sementara nelayan kecil yang menangkap tidak akan dikenakan hukuman.

"Kita akan kembangkan bersama Angkatan Laut dan Polisi terus bekerja menangkap pelakunya, sehingga bisa dikejar organisasinya,"‎ tegas Susi.

Menteri ‎Susi mengungkapkan, langkah pemberantasan penyelundupan tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang tidak lagi runcing di bawah dan tumpul ke atas. Sehingga nelayan kecil akan dilindungi sedangkan pemain besar yang melakukan pelanggaran akan terus diburu. "Pemerintah sekarang berbeda, kan ada yang nyindir hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, saya berbeda. Kalau negara harus nangkapin orang kecil untuk apa?," tuturnya.

(mdk/bim)