Baru 20 Persen Nelayan Terima BLT dari Pemerintah
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin menyatakan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk nelayan, petambak dan pembudidaya belum dilaksanakan dengan maksimal karena adanya kendala dalam sinkronisasi data penerima.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin menyatakan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk nelayan, petambak dan pembudidaya belum dilaksanakan dengan maksimal karena adanya kendala dalam sinkronisasi data penerima.
Tercatat, dari 1,1 juta nelayan terdampak pandemi Corona, baru 20 persen saja yang menerima BLT. Adapun jumlah BLT yang disalurkan kepada nelayan jumlahnya sama dengan BLT reguler yakni sebesar Rp 600 ribu.
"Menteri KKP bilang ada 1,1 juta nelayan yang terdampak, nah, ini dibagi dulu, siapa yang dapat BLT. Kendalanya, setelah sinkron dengan data Kemensos, hanya 20 persen yang masuk basis data, makanya harus ada harmonisasi lagi," jelas Safri dalam diskusi virtual bersama wartawan, Minggu (31/5).
Untuk itu, pihaknya sedang berusaha menuntaskan tumpang tindih data tersebut agar penyaluran BLT ke 80 persen nelayan bisa segera dilakukan. Untuk yang sudah berjalan, BLT akan diberikan setiap bulan hingga Desember 2020 mendatang.
Sempat ada wacana untuk mengganti bantuan tunai tersebut dengan sarana dan prasarana perikanan, seperti bibit, pakan dan lainnya. Namun Safri menyatakan, pemerintah sepakat untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai agar bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan nelayan saat ini.
"Tadinya ada bentuk bibit, pakan, tapi sekarang ini cash semua. Tadinya kan mau diganti tapi nggak jadi, kan mungkin ada yang butuh, ada yang nggak butuh, kalau uang kan bisa mereka pakai sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Sementara itu untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran di sektor perikanan, pemerintah telah menugaskan BUMN-BUMN perikanan seperti Perum Perindo untuk menyerap hasil panen jika pasar tidak memenuhi. Seperti yang diketahui, gegara Corona, bisnis tutup termasuk hotel dan restoran sehingga penerimaan pasar tersendat.
"Di sini peran BUMN perikanan. Ada surat Menteri KKP dan Menteri BUMN untuk mengambil hasil panen perikanan agar nggak overstock, jadi kita jamin produk teman-teman terjaga kalau pasar domestik belum cukup, nanti akan masuk ke BUMN," katanya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Per 28 Mei, Purbalingga Salurkan Rp 23 Miliar BLT Dana Desa
Kadin Minta Penyaluran BLT untuk UMKM Terdampak Corona Dipercepat
Merasa Masih Mampu, Ampan yang Hidup Sebatang Kara Tolak BST Pemerintah
Jokowi Minta Jutaan Petani & Nelayan Miskin Segera Dapatkan Bantuan
Kemendes Revisi Target Penerima BLT Dana Desa dari 12 Juta jadi 8 Juta KPM
Per 26 Mei, Rp978 M Dana Desa Cair Untuk Padat Karya Tunai dan Serap 281.304 Pekerja