Bank Indonesia Prediksi Ledakan Transaksi Digital, Naik Empat Kali Lipat pada 2030
Dari sekitar 37 miliar transaksi per tahun saat ini, Perry memperkirakan jumlahnya akan menembus 147 miliar transaksi per tahun dalam lima tahun mendatang.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan lonjakan besar pada transaksi ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Ia memperkirakan volumenya akan meningkat hingga empat kali lipat pada tahun 2030, mencerminkan pesatnya transformasi digital di Tanah Air.
Dari sekitar 37 miliar transaksi per tahun saat ini, Perry memperkirakan jumlahnya akan menembus 147 miliar transaksi per tahun dalam lima tahun mendatang.
"Kami perkirakan yang sekarang EKD, ekonomi keuangan digital, volume transaksinya 37 miliar transaksi akan naik 4 kali lipat. Mana tepuk tangannya. 147,3 miliar transaksi,” kata Perry dalam acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10).
Nilai transaksinya pun diperkirakan melonjak dari sekitar Rp 500 ribu triliun menjadi lebih dari Rp 2.000 triliun. Angka ini mencerminkan pesatnya pertumbuhan ekosistem digital di Tanah Air, mulai dari e-commerce hingga pembayaran digital berbasis QRIS dan BI Fast.
"Nilainya tinggal dikalikan 4 kali lipat. Yang tadi Rp520 ribu triliun, kalikan 4 kali,” ujarnya.
Ia menilai, capaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di dunia.
“This is the future of Indonesia. Visioning 2030. Sekarang Indonesia alhamdulillah sudah the fastest growing digital economy dan sistem pembayaran di dunia,” ujarnya.
QRIS dan BI Fast Jadi Motor Percepatan Digitalisasi
Lebih lanjut, Perry menjelaskan, pendorong utama lonjakan transaksi digital adalah keberhasilan implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia yang diluncurkan sejak 2019. Melalui inisiatif ini, Bank Indonesia berhasil membangun infrastruktur pembayaran yang terintegrasi, efisien, dan inklusif.
QRIS menjadi simbol kedaulatan sistem pembayaran nasional sekaligus penggerak utama digitalisasi sektor UMKM. Dari sekitar 60 juta pengguna QRIS saat ini, 40 juta di antaranya merupakan pelaku usaha kecil dan menengah.
“Kita ingat, 17 Agustus 2019, kita menyatukan satu bahasa QR Indonesia pada tahun 2019. Dan Alhamdulillah, QR Indonesia Standard menyelamatkan Indonesia dari COVID, karena membantu distribusi bantuan sosial dan semuanya,” ujarnya.
Sinergi Kebijakan Jadi Penentu Arah Ekonomi Digital Nasional
Untuk mencapai visi 2030, Perry menekankan perlunya sinergi antara regulator, industri, dan pelaku usaha. Ia menilai kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan.
Meski optimistis, Perry mengingatkan bahwa kemajuan digital juga membawa risiko baru, seperti serangan siber, penipuan online, dan transaksi ilegal. Oleh karena itu, perlindungan konsumen harus berjalan seiring dengan inovasi teknologi.
“Tapi kita harus juga tahu bahwa digital mengandung risiko. Kita harus juga hati-hati. Semakin maju digital ada risiko serangan cyber. Ada juga bagaimana phishing. Bagaimana juga pelindungan konsumen,” katanya.