AS-China perang dagang, apa dampak dan yang harus diantisipasi Indonesia?

Ekonom Universitas Indonesia (UI) dan Ahli Perdagangan Internasional, Fithra Faisal, mengungkapkan beberapa skema kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China. Salah satunya menjaga industri keuangan Indonesia agar tidak terdampak sentimen global.

2018-03-24 13:30:00

ekspor impor

"Pemerintah untuk jangka pendek harus mengantisipasi pergerakan di sektor finansial. Ada bauran kebijakan antara pemerintah selaku otoritas fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Pemerintah harus hadir," ungkapnya di Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (24/3).

Fithra menjelaskan perang dagang AS dan China bakal berdampak pada sektor keuangan. Ancaman China untuk mengevaluasi kepemilikannya atas surat utang AS (treasury bonds) tentu berpotensi menimbulkan kegoncangan di pasar obligasi.

"Kalau itu (surat utang AS) dievaluasi dan kemudian ada keguncangan di pasar obligasi, itu akan meningkatkan prospek suku bunga internasional. Sehingga cost of financing atau biaya untuk berusaha jadi lebih tinggi," jelas dia.

"Secara fundamental ini akan mempengaruhi kondisi perusahaan yang terlibat di IHSG akan ada potensi penurunan yang cukup tajam kalau terjadi terus-menerus," lanjut Fithra.

Untuk strategi jangka menengah, pemerintah tentu harus mulai memetakan pasar-pasar ekspor baru, non-tradisional sebagai alternatif kerjasama perdagangan. "Di Afrika kita punya Nigeria, Angola, Senegal, Afrika Selatan. Juga di Timur Tengah yang sebenarnya non-tradisional dan belum tersentuh selama ini," kata dia.

Penguatan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), kata dia, juga perlu dilakukan. "Ini (RCEP) sebenarnya bisa menangkal dampak buruk dari adanya trade war tersebut," jelasnya.

Sedangkan strategi jangka panjang adalah melalui penguatan sektor industri. "Jangka panjang penguatan industri, penguatan infrastruktur jadi harus ada dimensi strategi itu, jangka pendek, menengah, dan panjang," imbuhnya

Maka dari itu, peningkatan daya saing industri dalam negeri menjadi penting agar Indonesia tidak hanya akan menjadi target pasar. "Ini menguntungkan kalau kita bicara aluminium dan baja. Meskipun secara kompetitif ini akan mempengaruhi industri baja kita. Kalau meluas kita harus meningkatkan competitiveness kita di masa depan," tandas Fithra.

(mdk/bim)