Anggota DPR ini ingatkan posisi menkeu harus kawal Nawa Cita Jokowi

Sri Mulyani mengoreksi asumsi pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Presiden Jokowi dari 5,3 persen jadi 5,2 persen.

2016-09-02 10:56:52

DPR

Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun mengaku khawatir dengan hilangnya Nawa Cita dalam Rancangan APBN 2017. Sebab, sejak di tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, sudah tidak ada lagi Nawa Cita dalam pembukaan RAPBN.

Misbakhun mengaku sudah terlibat dalam tiga kali pembahasan APBN yakni APBN Perubahan 2015, APBN 2016, dan yang terakhir RAPBN 2017. Namun, baru kali ini politikus Golkar itu mengaku bingung. Sebab, dalam buku RAPBN 2017 justru tak ada kata-kata Nawa Cita.

"Saya bawa nota keuangan sejak tahun awal. Di nota keuangan saat ini saya bingung. Dulu selalu ada karena Nawa Cita di halaman pertama," kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/9).

Dia menegaskan, Joko Widodo menjadi presiden karena rakyat menginginkan realisasi Nawa Cita. Karenanya, realisasi Nawa Cita itu mestinya juga sudah tercermin dalam APBN.

"Kita memilih Jokowi karena Nawa Cita, cita-citanya. Diyakini cita-cita itu sesuai dengan keinginan rakyat,” tegasnya.

Untuk itu, Misbakhun mengingatkan Menkeu Sri Mulyani agar benar-benar konsisten berada di jalur Nawa Cita sesuai keinginan Jokowi. Dia juga meminta agar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tak asal saja mengoreksi asumsi pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi walau dengan alasan profesional judgement sekalipun.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan, berdasarkan professional judgement atas kondisi teraktual, kemungkinan besar asumsi pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2017 harus direvisi dari 5,3 ke angka 5,2. Padahal, Presiden Jokowi dalam pidatonya di hadapan MPR, DPR, dan DPD pada 16 Agustus lalus, menyatakan asumsinya adalah 5,3 persen. Nota resmi lalu disampaikan ke DPR berdasar pidato presiden.

"Saya kembali soal professional judgement Menteri Keuangan bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah 5,2 persen, sementara di nota keuangan presiden 5,3 persen. Ini akan sebabkan kebingungan kita, siapa mengoreksi siapa?" tegas Misbakhun.

Dia melanjutkan, pidato Presiden Jokowi pada 16 Agustus lalu adalah pidato politik dan berada di ruang politik. Sehingga, pasti sudah mempertimbangkan banyak professional judgement yang ada. Terbukti, lanjutnya, walau Menkeu Sri Mulyani memproyeksikan ekonomi lesu, namun Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo justru lebih optimis dibanding sang menteri.

"Maka harus jelas, benchmarking kita yang mana? Ingat, setiap professional judgement itu ada masing-masing argumentasinya. Sama seperti World Bank dan IMF juga ada argumentasinya. BI juga punya argumentasi. Saya sendiri memilih bahwa yang resmi adalah yang disampaikan Presiden di Nota Keuangan," tegasnya.

Misbakhun juga menyinggung soal target pembangunan yang harus menjadi perhatian bersama. Yakni mengatasi kesenjangan dan memangkas rasio gini. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menambahkan, dalam hal indeks pembangunan manusia (IPM), dulu Indonesia memimpin di ASEAN. Namun, posisi Indonesia justru sudah disalip Vietnam.

Karenanya, Misbakhun mengingatkan Sri Mulyani agar sebagai Menkeu bisa mendistribusikan pendapatan yang berkurang dengan memacu pertumbuhan berkualitas. Dia mengaku tak mau menkeu hanya memangkas APBN demi penghematan.

"Tapi bagaimana sektor yang memberikan jembatan pertumbuhan tadi tetap bertumbuh berkualitas, di mana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pembangunan tetap berjalan," pungkasnya.

(mdk/sau)