Anggaran kerap sisa, belanja KemenBUMN 2017 dipotong Sri Mulyani
Pagu anggaran dalam RKAKL 2017 untuk Kementerian BUMN sebesar Rp 243,8 miliar dinilai terlalu besar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pagu anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2017 untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terlalu besar, yakni sebesar Rp 243,8 miliar.
Sebab, realisasi anggaran Kementerian BUMN tahun 2015 dinilai belum bisa mencapai sasaran. Yakni hanya sebesar Rp 124,75 miliar, atau 84,25 persen dari pagu anggaran dalam APBN 2015.
"Kalau dilihat realisasi anggaran tahun 2015 dan kemungkinan tahun 2016 juga melakukan self blocking, di mana realisasi anggaran hanya mencapai Rp 160 miliar, maka anggaran tahun 2017 cukup besar. Mungkin saya akan memotong sendiri, tentunya dengan izin Komisi VI," kata Menteri Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8).
Dia menambahkan, RKAKL tahun 2017 ini diberikan untuk 2 program utama Kementerian BUMN, yakni dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas serta program pembinaan BUMN yang akan dilakukan masing-masing deputi.
Menurut catatan Kementerian BUMN, realisasi anggaran dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tahun 2015 sebesar Rp 101 miliar atau 84,1 persen dari pagu anggaran, dan realisasi anggaran dalam program pembinaan BUMN sebesar Rp 23,49 miliar atau 84,6 persen dari pagu anggaran.
"Kami berharap komisi 6 bisa membahasnya dan bisa menyetujui kebutuhan anggaran serealistis mungkin," imbuhnya.
Baca juga:
DPR curiga ada kerugian negara Rp 200 T dari alokasi tunjangan guru
DPR sebut pemotongan anggaran senilai Rp 133 T tak masuk akal
DPR minta menkeu berikan detail soal pemangkasan anggaran
Menkeu pastikan gaji guru aman dari pemangkasan anggaran
Anggaran Kemendes disunat Rp 2 T, pemerintah pastikan dana desa aman
Anggaran Kementerian Pertahanan paling banyak dipangkas Jokowi
Studi banding ke luar negeri dibatasi, Akom klaim DPR hemat Rp 134 M