Airlangga sebut impor barang konsumsi bakal dikurangi

Pemerintah tengah mengkaji untuk melakukan pembatasan impor pada 500 komoditi di mana sebagian besar adalah impor barang konsumsi. Sementara itu, impor bahan baku dan barang modal tidak akan banyak yang dibatasi.

2018-08-16 14:14:49

Airlangga Hartarto

Pemerintah tengah mengkaji untuk melakukan pembatasan impor pada 500 komoditi. Hal itu bertujuan untuk mengendalikan nilai tukar rupiah dan defisit transaksi berjalan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan dari 500 komoditi tersebut sebagian besar yang akan dikurangi adalah impor konsumsi.

"Akan direview lagi dan kebanyakan barang konsumsi," kata Menperin Airlangga saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8).

Sementara itu, impor bahan baku dan barang modal tidak akan banyak yang dibatasi. "Bahan baku tentu tidak dipersulit ya dan juga barang modal," ujarnya.

Airlangga menegaskan untuk memenuhi kebutuhan saat ini bisa dimaksimalkan penggunaan produk dalam negeri melalui substitusi impor. Sementara untuk bahan baku, saat ini memang masih banyak yang terpaksa harus didatangkan dari luar sebab belum tersedia di dalam negeri.

"Subtitusi impor kan harus ada barang yang sudah ada di dalam negeri, nah itu kita dorong untuk beli di dalam negeri. Tapi kalau barang yang masih diperlukan untuk bahan baku industri, tentu tidak dipersulit."

Dia mencontohkan, untuk bahan baku berupa plastik sudah ada pabrik di dalam negeri. Selain itu, bahan kimia untuk kebutuhan industri farmasi yang saat ini impornya cukup tinggi akan diupayakan segera tersedia di dalam negeri.

"Kita suda ada, kalau subtitusi impor kita bikin pabrik. Misalnya bahan baku plastik. Kan ada 2 pabrik. Bahan kimia kita lihat bahan untu farmasi, nah tentu itu akan didorong juga."

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengidentifikasi terhadap barang atau komoditas yang berhubungan dengan konsumsi dan bahan baku serta barang yang sudah memiliki substitusi produk dari dalam negeri.

"Kita akan lihat, kalau permintaan melonjak tinggi dan dia tidak strategis dan dibutuhkan dalam perekonomian maka akan dikendalikan. Ini kita suspect termasuk berbagai macam belanja online khususnya dari luar yang mengindikasikan impor barang konsumsi yang melonjak sangat tinggi," ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Rabu (15/8).

(mdk/azz)