Respons PLN saat diminta Jokowi untuk kurangi impor

Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (persero) atau PLN tengah mengevaluasi penggunaan barang impor pada proyek kelistrikan. Hal tersebut sebagai tindak lanjut perintah dari Presiden Joko Widodo agar mengurangi impor. Kebijakan ini untuk mengantisipasi defisit transaksi berjalan mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Iya kami lagi listing mana mana yang sudah finansial close mana mana yang belom itu masih kita listing," kata ‎Direktur Perencanaan Koorporat PLN, Syofvi Felienty Roekman di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (15/8).

Syofvi pun belum bisa memastikan dampak permintaan pemerintah ke PLN untuk mengurangi impor barang terhadap pembangunan pembangkit. Meski begitu, PLN akan memprioritaskan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik.

"kita akan cek dulu. kan kita juga akan melakukan keseimbangan supply and demand tadi," ujarnya.

Menurut Syofvi, ‎penggunaan barang impor pada proyek pembangkit disesuaikan dengan kapasitas pembangkit, jika kapasitas pembangkit besar maka biasanya mayoritas barang didatangkan dari luar negeri.

"Tergantung size nya kan. makin besar sizenya makin impor, jadi kayak generatornya, turbinnya. kalau yang kelas boilernya kadang kadang tapi sekarang boiler sebagai besar juga sudah bisa dibikin di sini," tuturnya.

Untuk mengurangi impor barang, PLN terus menambah komponen pembangkit yang dibuat di dalam negeri, selain itu juga bekerjasama dengan produsen komponen untuk membangun pabrik di Indonesia."Makanya sekarang kita makin banyak PLN menggunakan produk dalam negeri. Jadi kita cenderung nya menggunakan kayak open book, ada pabrikasi di sini ya kita utamakan pabrikasi di sini," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com