Agustus 2018, pemerintah luncurkan portal kebijakan satu peta

Peluncuran kebijakan satu peta dengan skala 1:50.000 diharapkan mampu mengurangi konflik pemanfaatan lahan, membantu dalam pelaksanaan proyek pemerintah serta pengembangan kawasan strategis seperti kawasan ekonomi khusus. Darmin menjelaskan, dengan adanya portal ini maka nantinya K/L tidak perlu menggunakan peta lain.

2018-03-21 13:33:12

Sengketa Lahan

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah akan meluncurkan portal kebijakan satu peta (one map policy) pada Agustus mendatang. Portal tersebut nantinya akan berisi data kompilasi dan integrasi yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia.

"Jadi 85 informasi geospasial tematik (IGT) dari 19 K/L di 34 provinsi, pada Agustus 2018 kita merencanakan portal kebijakan satu peta yang berisikan data kompilasi dan integrasi untuk seluruh wilayah Indonesia, dapat diresmikan oleh presiden," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (21/3).

Menko Darmin menjelaskan, dengan adanya portal ini maka nantinya kementerian lembaga tidak perlu menggunakan peta lain. "Nanti semua kementerian dan lembaga dan semua menggunakan dari peta basisnya harus itu, jangan pakai peta yang lain. Sehingga tidak menimbulkan konflik dan perbedaan yang tak perlu," jelasnya.

Untuk itu, Menko Darmin mengatakan, pemerintah daerah harus mempercepat penyelesaian kegiatan integrasi yang saat ini belum sempurna paling lambat pertengahan Juni mendatang.

"Daerah agar segera menyelesaikan dengan melengkapi IGT di setiap provinsi. Setiap provinsi harus utuh seluruh Indonesia, kita berharap Juni selesai, mengingat akan diluncurkan portal kebijakan satu peta ini di bulan Agustus," jelasnya.

"Dapat membantu mengembangkan kawasan industri, kawasan pariwisata terpadu yang kita punya. Dan dapat kita implementasikan lebih cepat dan akurat sehingga tercipta pusat-pusat ekonomi baru, pusat-pusat jaringan logistik yang lebih efisien," tandasnya.

(mdk/bim)