5 Alasan rencana pembubaran OJK tak masuk akal

Sejumlah kalangan menilai keberadaan OJK dalam sistem pengawasan lembaga keuangan tidak memiliki dasar hukum jelas.

Umur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbilang masih seumur jagung. Namun, saat ini muncul rencana aksi pembubaran lembaga pengawas industri keuangan tersebut.

Adalah Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa mengajukan permohonan uji materi UU OJK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim yang beranggotakan sejumlah aktivis ini menilai keberadaan OJK dalam sistem pengawasan lembaga keuangan dinilai tidak memiliki dasar yang jelas.

Penyebabnya, dasar hukum berdirinya lembaga ini yaitu Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tidak merujuk pada UUD 1945 bahkan cenderung bertentangan. Dalam permohonan ke MK, mereka mempertanyakan legalitas OJK dalam menjalankan kewenangan berupa pengaturan dan pengawasan.

"Secara konstitusional cantolan OJK juga tidak jelas di UUD 1945 mendapat mandat atau turunan dari pasal berapa, di mana masing-masing kewenangan yang diperoleh OJK (Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi serta lembaga keuangan lainnya) berasal dari turunan yang asimetris," ujar salah satu pemohon Ahmad Suryono usai mendaftarkan permohonan uji materi Gedung MK, Jakarta.

Suryono mengatakan, pada dasarnya OJK hanya memiliki wewenang menetapkan peraturan terkait dengan tugas pengawasan lembaga keuangan bank. Hal itu didasarkan pada adanya pengalihan wewenang dalam pasal 34 ayat 1 UU Bank Indonesia.

Sehingga, wewenang OJK dalam mengawasi lembaga keuangan non-bank dan jasa keuangan lain adalah tidak sah. Sebab, menurut dia, Pasal 34 ayat 1 UU Bank Indonesia tidak mengatur hal tersebut.

"Sektor jasa keuangan non-bank dan jasa keuangan lainnya sudah diatur dalam sejumlah UU, yang secara khusus mengatur sektor dimaksud berikut pengawasannya," kata Suryono.

Suryono menerangkan, fungsi pengawasan dan pengaturan bank sebenarnya merupakan tugas Bank Indonesia. Ini karena keberadaan Bank Indonesia dilindungi oleh konstitusi melalui Pasal 23D UUD 1945.

"Dengan demikian, Bank Indonesia lebih memiliki landasan konstitusional dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank," ungkap Suryono.

Selain itu, terang Suryono, asas independensi yang dimiliki OJK juga tidak memiliki dasar. Sebab, menurut dia, pasal yang mengatur sifat ini yaitu Pasal 1 ayat 1 UU OJK tidak memiliki rujukan.

"Bahkan jika konsideran yang dimaksud adalah Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, frasa 'independen' tidak menemukan induknya," ucap dia.

Atas dasar itu, Suryono bersama dua pemohon lain yaitu Salamuddin Daeng dan Ahmad Irwandi Lubis meminta MK menyatakan UU OJK terutama Pasal 1 angka 1, Pasal 5, dan Pasal 37 bertentangan dengan UUD 1945.

Jika MK tidak mengabulkan hal tersebut, mereka meminta frasa 'tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan' dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 UU OJK dihapus.

Laiknya sebuah rencana tentu terdapat penolakan di dalamnya. Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Harry Azhar Azis, mengatakan alasan para penggugat sangat tidak masuk akal.

Apa saja alasan dari para penolak rencana ini? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya.

Sudah sesuai UU

Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Harry Azhar Azis, pembentukan lembaga OJK sudah mengikuti amanat UU reformasi tahun 1999. Dalam beleid tersebut dikatakan pengawasan perbankan harus dipisahkan dari Bank Indonesia. Pemisahan ini maka dibentuk Otoritas Jasa Keuangan.

"Tidak tepat alasannya begitu, UU OJK turunan UU reformasi dan sudah merujuk ke UU 1945. Pengawasan perbankan dipisah Bank Indonesia," tegasnya.

Harry menganggap, pihak yang menggugat UU OJK tidak paham sejarah pembentukan OJK.