2017, pemerintah butuh Rp 28 triliun bebaskan lahan tol strategis
Tahun ini, pemerintah butuhkan dana Rp 28 triliun untuk pembebasan lahan proyek tol. Saat ini, pemerintah baru mendapat alokasi dana Rp 13 triliun dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan. Kekurangan dana akan diambil dari sejumlah tender proyek.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengungkapkan pihaknya tahun ini membutuhkan dana Rp 28 triliun untuk pembebasan lahan proyek tol. Saat ini, pemerintah baru mendapat alokasi dana Rp 13 triliun dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan.
Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono, mengatakan kekurangan dana akan diambil dari sejumlah tender proyek dan melalui tambahan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.
"Kalau ada APBN-P kita akan mintakan tambahan alokasi," ujarnya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (19/1).
Selain itu, Menteri Basuki juga mengungkapkan perkembangan terkini sejumlah proyek tol dalam negeri. Salah satunya, proyek tol Trans Jawa.
Saat ini, pembebasan lahan proyek Trans Jawa sudah mencapai 91 persen. Dia optimistis proyek sepanjang 661 kilometer (Km) tersebut akan selesai pada 2018 atau tahun depan.
Sementara, tol Trans Sumatera saat ini pembebasan lahan sudah 62 persen. "Untuk non Trans Jawa (pembebasan) tanah itu 53 persen, misalnya Bogor-Sukabumi, Legundi-Bunder-Gresik, Pandaan-Malang, Pasuruan-Probolinggo, itu juga non Trans Jawa. (pembebasan) Tanahnya 53 persen," jelasnya.
Baca juga:
Ahok minta warga bantaran segera kali urus sertifikat tanah
Warga nilai ganti rugi proyek Tol Serpong-Cinere tak sesuai
101 Bidang lahan siap dibebaskan untuk konstruksi proyek MRT Jakarta
Warga protes, harga ganti rugi Tol Serpong-Cinere tak sesuai
Pembebasan lahan buat normalisasi Kali Pesanggrahan baru 10,3 persen
Sumarsono tunggu surat BPN soal pembelian lahan kedubes Inggris
Bangunan SMAK Dago sudah runtuh, eksekusi dinyatakan selesai