2 Syarat Menhub Budi dalam proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya
"Pemerintah punya keinginan membuat kereta itu semi cepat dengan kualifikasi 160 Km per jam. Itu bisa dicapai dengan dua hal minimal, pertama harus dicapai dengan elektrifikasi. Kedua, harus dihilangkan kurang lebih 1.000 lintasan sebidang."
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memberikan dua syarat yang wajib dipenuhi agar proyek revitalisasi jalur kereta Jakarta-Surabaya menjadi kereta semicepat sesuai harapan. Dua syarat itu adalah penghilangan 1.000 lintasan sebidang dan sistem elektrifikasi atau listrik.
"Pemerintah punya keinginan membuat kereta itu semi cepat dengan kualifikasi 160 Km per jam. Itu bisa dicapai dengan dua hal minimal, pertama harus dicapai dengan elektrifikasi. Kedua, harus dihilangkan kurang lebih 1.000 lintasan sebidang," katanya seperti dikutip Antara, Selasa (18/7).
Prastudi kelayakan proyek masih terus digarap oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Budi berharap, BPPT dapat memberikan alternatif skema dan sistem operasi kereta Jakarta-Surabaya.
"Saya tidak tahu apa pendekatan ini tetap berlangsung dengan cara seperti itu. Kita serahkan kepada BPPT untuk memberikan alternatif, apakah menggunakan elektrifikasi atau dengan diesel," tambahnya.
Catatan lain Menhub Budi dalam proyek ini adalah harus adanya perubahan signifikan yang terjadi dengan kereta api sekarang. Terlebih, rute Jakarta-Surabaya memiliki alternatif moda transportasi udara yang bisa ditempuh hanya sekitar 1,5 jam.
"Pesawat itu katakanlah waktu tempuh 1,5 jam, menunggunya 1 jam di bandara, paling tidak penumpang habiskan 3,5 jam totalnya. Kalau kereta api bisa 5 jam, ini kompetitif. Tapi kalau 7 jam, jadi tidak ada lompatan tertentu," ungkapnya.
Hal lain yang diingatkan Budi adalah pemerintah tidak ingin membangun investasi besar dan mahal namun kurang bermanfaat bagi masyarakat. "Oleh karena itu, kami cari satu ekuilibrum tertentu untuk membangun kereta api Jakarta-Surabaya yang efisien dan bermanfaat bagi rakyat," pungkasnya.
Baca juga:
Menhub luncurkan perizinan angkutan sewa khusus secara online
Luhut: Pembangunan LRT Jabodebek bisa dihemat Rp 6 triliun
Tunjangan tak kunjung cair, anak buah cari Kadishub Sumut
Selain izin online, Menhub resmikan sistem anyar milik Perum PPD
Hindari pungli, Menhub bikin perizinan transportasi sistem online