12 Tower Hunian untuk PNS yang Bertugas di IKN Nusantara Rampung Juli 2024

Hunian untuk PNS di Ibu Kota Baru

Sebanyak 12 tower untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan ke Ibu kota Negara Nusantara (IKN) ditargetkan siap huni pada Juli 2024. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, secara total pemerintah memproyeksikan pembangunan tower untuk hunian PNS sebanyak 47 tower di ibu kota baru.

"Untuk rumah ASN, TNI, Polri sebanyak 47 tower akan dimulai pada bulan September ini pembangunannya. Kita rencanakan Juli 2024 sebanyak 12 Tower akan selesai dan furnished,” kata Basuki dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (16/8).

Basuki menuturkan, total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan IKN selama periode 2022-2024 sebesar Rp65,5 triliun. Dengan rincian, anggaran di tahun 2022 sebesar Rp5,2 triliun, sementara anggaran di tahun 2023 sebesar Rp26,6 triliun, dan 2024 diproyeksikan sebesar Rp35,3 triliun.

"Jadi totalnya ada Rp65,5 triliun," ucap Menteri Basuki.

Saat ini kata Basuki, progress pembangunan IKN Nusantara sudah mencapai sekitar 30 persen. Capaian itu sudah mencakup pembangunan SPAM, jalan tol yang menghubungkan Balikpapan menuju IKN.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang sudah akan rampung di tahun 2024 adalah lapangan untuk upacara, dan penanaman pohon-pohon besar yang akan didatangkan dari berbagai wilayah.

"Pohon-pohon yang besar kita sudah kirim ke sana, baik dari Bogor, Kediri, dari Surabaya dari setempat itu juga kita juga alokasikan di sana untuk dapat dimulai penanaman pohonnya di sana. Jadi InsyaAllah nanti akan pada tahun 2024," tutup Basuki.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melangsungkan penandatanganan kontrak untuk pembangunan 47 rusun ASN di IKN pada pekan depan. Hunian untuk PNS di ibu kota baru tersebut ditargetkan rampung pada 2024 mendatang.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, rusun ASN itu merupakan rumah dinas yang dibangun negara. Sehingga PNS bakal dikenai biaya sewa jika tinggal di rusun tersebut.

"Bukan gratis, rumah dinas kan ada mekanismenya, kayak sewa. Tapi murah-lah," kata Iwan.

"Itu berlaku sebagai rumah negara. Saya tinggal di rumah negara pun juga tetap ada pembayaran kepada negara, walaupun cuman Rp100.000. Kan ada biaya sewa yang ditetapkan negara, enggak besar," kata Iwan.

Kendati demikian, Iwan menyebut belum ada patokan harga resmi untuk sewa rusun ASN di IKN. Itu nantinya akan ditentukan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).