Profil Presiden Kolombia Gustavo Petro Jadi Target Trump Usai Maduro, Pembela Palestina Bekas Pejuang Gerilya
Trump bahkan membuka opsi operasi militer ke Kolombia, seperti yang dilakukannya ke Venezuela buat menangkap Maduro.
Usai militernya menyerang dan menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengancam Presiden Kolombia Gustavo Petro. Lagi-lagi Trump menuding Gustavo Petro membuat narkoba dan menjualnya ke Amerika Serikat.
Trump bahkan membuka opsi operasi militer ke Kolombia, seperti yang dilakukannya ke Venezuela buat menangkap Maduro.
"Kedengarannya bagus bagi saya," jawab Trump ketika ditanya apakah yang dimaksudnya adalah operasi militer AS terhadap Kolombia dikutip dari Aljazeera, Senin (5/1/2026).
Ancaman kepada Gustavo Petro ini bukanlah yang pertama kali keluar dari mulut Trump. Trump dan Gustavo Petro kerap berkonfrontasi satu sama lain.
Dalam rapat kabinet pada Selasa (2/12/2025) lalu, Trump juga mengancam Kolombia menjadi target. Dia menuding Gustavo Petro tak sungguh-sungguh memberantas narkoba di Kolombia yang dijual ke AS.
Tanpa rasa takut, Gustavo Petro yang dikenal lantang mendukung kemerdekaan Palestina itu pun langsung menanggapi pernyataan tersebut melalui platform X. Dia menyatakan mengancam kedaulatan Kolombia sama saja akan membangunkan Jaguar.
Perseteruan Trump-Gustavo Petro
Sebagai sekutu lama dalam perang melawan narkoba, AS dan Kolombia mendapati hubungan mereka retak hampir sejak Trump menjabat untuk masa keduanya.
Benturan pertama mereka terjadi sedini Januari, ketika Petro—mantan gerilyawan dan presiden kiri pertama Kolombia—menolak masuknya pesawat AS yang membawa warga Kolombia yang dideportasi, dengan menegaskan bahwa mereka harus diperlakukan dengan martabat.
Ia kemudian membatalkan keputusan itu, namun hubungan semakin memburuk pada bulan September, di mana setelah menghadiri Sidang Umum PBB, Petro bergabung dalam protes pro-Palestina di New York dan mendesak tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Trump untuk menyerang kemanusiaan. Ia juga menjadi kritikus keras serangan udara terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba itu.
Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri AS mencabut visa presiden Kolombia. Trump sejak itu menuduh Petro, tanpa memberikan bukti, sebagai pengedar narkoba ilegal dan mendorong produksi narkotika besar-besaran, menjadikannya "bisnis utama Kolombia".
Dukung Palestina, Gustavo Petro Putus Hubungan Kolombia dengan Israel
Mei 2024 lalu, Gustavo Petro dengan sikap terbuka dan tegas menyuarakan penolakannya terhadap tindakan Israel yang dinilainya sebagai pembantaian terhadap warga sipil di Gaza, Palestina. Petro bahkan mengambil langkah diplomatik drastis dengan memutus hubungan Kolombia–Israel serta mendesak mahkamah internasional untuk menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Pria dengan nama lengkap Gustavo Francisco Petro Urrego itu bakan secara langsung menanggapi unggahan Netanyahu di media sosial X (sebelumnya Twitter). Dalam balasannya, Petro menyebut pemimpin Israel tersebut sebagai pelaku genosida.
Profil Gustavo Petro
Gustavo Francisco Petro Urrego lahir di Ciénaga de Oro, Córdoba, Kolombia, pada 19 April 1960. Ia dikenal sebagai figur dengan latar belakang akademik dan profesional yang luas. Petro merupakan seorang ekonom, administrator publik, serta spesialis di bidang lingkungan hidup dan pembangunan kependudukan. Sebelum menjadi presiden, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Bogotá dan Senator Republik.
Dalam kehidupan pribadinya, Petro diketahui telah menikah sebanyak tiga kali dan dikaruniai lima orang anak.
Mengutip situs resminya, gustavopetro.co, Petro menempuh pendidikan tinggi di sejumlah institusi ternama. Ia merupakan lulusan Externado University of Colombia serta Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) dengan spesialisasi Administrasi Publik.
Selain itu, Petro meraih gelar Magister Ekonomi dari Universitas Javeriana, menyelesaikan spesialisasi Lingkungan dan Pembangunan Kependudukan di Universitas Katolik Louvain, serta mengikuti studi doktoral dalam bidang Tren Baru Administrasi Bisnis di Universitas Salamanca.
Bekas Pejuang Gerilya dan Presiden Sayap Kiri Pertama Kolombia
Menurut laporan Anadolu Ajansi, Gustavo Petro dikenal sebagai mantan pejuang gerilya yang kemudian mencatat sejarah sebagai presiden sayap kiri pertama Kolombia. Ia memenangkan pemilihan presiden putaran kedua pada 19 Juni 2022 dengan mengalahkan pengusaha kaya Rodolfo Hernández, unggul sekitar 700.000 suara.
Pada usia 21 tahun, Petro bergabung dengan kelompok gerilya perkotaan M-19. Keterlibatannya dalam kelompok tersebut membuatnya mendekam di penjara selama sekitar satu setengah tahun. Ia mengaku mengalami penyiksaan oleh militer beberapa hari setelah penangkapannya, sebelum akhirnya dijatuhi hukuman atas kepemilikan senjata secara ilegal.
Karier Politik
Karier politiknya berlanjut ketika ia terpilih sebagai anggota kongres pada 2010. Setahun kemudian, Petro menjabat sebagai Wali Kota Bogotá, posisi yang membawanya ke panggung nasional namun juga diwarnai berbagai kontroversi. Ia mengakhiri masa jabatannya pada 2015 dengan tingkat popularitas yang menurun.
Petro tercatat telah tiga kali mencalonkan diri sebagai presiden. Pada pemilu 2018, ia kalah dari kandidat sayap kanan Iván Duque. Namun, pada Pilpres 2022, Petro akhirnya berhasil meraih kemenangan dan dilantik sebagai Presiden Kolombia bersama Wakil Presiden Francia Márquez.
Márquez mencetak sejarah tersendiri sebagai perempuan kulit hitam pertama yang menjabat wakil presiden Kolombia. Ia dikenal sebagai aktivis sosial dan mantan pembantu rumah tangga.
Selama kampanye Pilpres, Petro menjanjikan pelaksanaan penuh perjanjian damai 2016 yang mengakhiri konflik bersenjata selama 50 tahun dengan kelompok gerilya FARC. Ia juga berkomitmen membuka perundingan damai dengan kelompok pemberontak ELN yang masih aktif.
Di bidang ekonomi dan kebijakan publik, Petro mengusung agenda ambisius. Ia berencana mereformasi sistem pensiun nasional, menghentikan ekstraksi minyak—kebijakan yang sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor—serta menaikkan pajak bagi kelompok kaya.
Selain itu, ia berjanji mengenakan biaya pada pemilik lahan besar yang tidak produktif, meninjau ulang kebijakan “perang melawan narkoba”, serta memulihkan hubungan diplomatik dengan Venezuela.