Isu Senjata Nuklir Iran dan Tuduhan Palsu Senjata Pemusnah Massal Irak Era Saddam Hussein oleh AS-Israel

Iran Menolak

Iran sendiri tidak akan menyerah dan takluk pada ancaman AS dan serangan Israel. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei menepis "pernyataan Trump yang mengancam dan tidak masuk akal". Dia menegaskan Iran bukanlah bangsa yang mudah menyerah.

"Orang Amerika harus tahu bahwa keterlibatan militer AS niscaya akan mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi mereka," katanya dikutip dari AP, Kamis (19/6/2025).

Meski tuduhan bertubi-tubi dilontarkan sejak lama, Iran telah berulang kali bersikeras bahwa program nuklirnya sepenuhnya untuk tujuan damai dan sipil, bukan untuk membuat senjata. Iran merujuk pada dekrit Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei yang melarang senjata nuklir.

Apakah Iran benar-benar hampir membuat bom nuklir seperti yang dituduhkan Trump dan Netanyahu? Apakah ada kesamaan antara tuduhan terhadap Iran dan tuduhan palsu tentang senjata pemusnah massal (WMD) yang digunakan oleh AS dan sekutunya untuk menyerang Irak pada tahun 2003 lalu?

Apakah Pengayaan Uranium, dan Apa yang Telah Dilakukan Iran?

Iran telah memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian 60 persen. Hal itu telah membuat IAEA dan kritikus program nuklir Teheran khawatir.

Pengayaan uranium adalah proses peningkatan konsentrasi isotop uranium-235 dalam uranium alami, yang biasanya hanya mengandung sekitar 0,7 persen U-235. Untuk membuat senjata nuklir, uranium harus diperkaya hingga sekitar 90 persen U-235.

Setelah diperkaya hingga tingkat tersebut, uranium dianggap sebagai "tingkat senjata". Setelah uranium diperkaya hingga 60 persen, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat senjata akan berkurang, itulah sebabnya tingkat pengayaan yang lebih tinggi menarik pengawasan lebih ketat dari lembaga pengawas seperti IAEA.

Iran membantah mengejar senjata nuklir dan menegaskan haknya yang sah, sebagai penanda tangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, termasuk pengayaan uranium.

Intelijen AS

Pada 25 Maret 2025 lalu, Direktur intelijen nasional Trump, Tulsi Gabbard, dengan tegas mengatakan kepada anggota Kongres AS bahwa Iran tidak bergerak ke arah pembuatan senjata nuklir.

"Komunitas intelijen terus menilai bahwa Iran tidak membangun senjata nuklir dan Pemimpin Tertinggi Khamenei belum mengesahkan program senjata nuklir yang dihentikannya pada tahun 2003," katanya, merujuk pada kumpulan badan mata-mata AS yang bekerja sama untuk membuat penilaian tersebut dilansir Aljazeera.

Namun demikian, dia mengakui persediaan uranium yang diperkaya Iran berada pada tingkat tertinggi dan belum pernah terjadi sebelumnya bagi negara tanpa senjata nuklir.

Saat wartawan mengutip pernyataan Gabbard tersebut dan menanyakannya kepada Trump pada Senin lalu, Presiden AS itu hanya menjawab ringkas.

"Saya tidak peduli apa yang dikatakannya. Saya pikir mereka hampir saja memiliki senjata nuklir," kayta Trump.

"Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir. Itu sangat sederhana," lanjut Trump.

Saat ditanya wartawan tentang komentar Trump, Gabbard menjawab dirinya dan Trump memiliki kesamaan, tetapi tidak menjelaskan bagaimana, mengingat penilaian mereka yang berbeda terhadap program nuklir Teheran.

Apakah IAEA Mengira Iran Sedang Membangun Senjata Nuklir?

Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan Iran telah mengumpulkan 400 kg (880 lb) uranium yang diperkaya hingga 60 persen.

"Meskipun kegiatan pengayaan yang dijaga tidak dilarang dengan sendirinya, fakta bahwa Iran adalah satu-satunya negara non-senjata nuklir di dunia yang memproduksi dan mengumpulkan uranium yang diperkaya hingga 60 persen tetap menjadi masalah yang memprihatinkan," katanya saat berbicara di hadapan Dewan Gubernur pengawas PBB, Senin (9/6/2025) lalu.

Pada Kamis (12/6/2025), sehari sebelum serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran, dewan IAEA mengeluarkan resolusi yang mengecam Teheran dan menuduhnya melanggar komitmen terkait pengamanan terhadap badan PBB tersebut.

Namun demikian, dalam wawancara dengan CNN pada hari Selasa, Grossi menegaskan bahwa dugaan pelanggaran Iran terhadap jaminannya tidak membuat lembaganya menyimpulkan bahwa Teheran sedang membuat bom.

"Kami tidak memiliki bukti adanya upaya sistematis untuk mengembangkan senjata nuklir," katanya.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran dan Organisasi Energi Atom telah menolak resolusi IAEA, menegaskan bahwa Teheran tetap berkomitmen pada kewajiban pengamanannya.

Bisakah Iran Segera Membuat Senjata Nuklir?

Komandan Komando Pusat militer AS, Jenderal Erik Kurilla menyatakan jika Iran memutuskan untuk "berlari cepat menuju senjata nuklir", negeri Para Mullah itu memiliki cukup persediaan dan sentrifus untuk memproduksi hingga 25 kg (55 pon) uranium tingkat senjata dalam satu minggu dan cukup untuk membangun hingga 10 senjata dalam tiga minggu. Hal itu diungkapkannya kepada komite Senat AS, Selasa (10/6/2025), tiga hari sebelum Israel melancarkan serangannya terhadap Iran.

Namun demikian, Rafael Grossi menyatakan hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

"Tentu saja, itu bukan untuk besok, mungkin bukan untuk beberapa tahun ke depan," katanya dalam wawancara CNN.

"Saya rasa itu bukan masalah beberapa tahun ke depan," ujarnya.

Artinya dari pernyataan-pernyataan di atas tidak mengindikasikan berapa lama waktu yang diperlukan suatu negara untuk benar-benar membangun senjata nuklir setelah mereka memiliki persediaan uranium tingkat senjata, bahkan jika itu adalah Iran.

Direktur kebijakan nonproliferasi di Arms Control Association, lembaga nirlaba yang berpusat di AS, Kelsey Davenport, menilai Israel juga mengetahui bahwa Iran tidak memiliki kemampuan mendesak untuk membuat bom.

"Jika benar-benar ada risiko proliferasi yang mengancam, jika Israel benar-benar mengira Iran tengah bergerak cepat menuju senjata nuklir, saya kira akan ada kampanye yang jauh lebih berkelanjutan untuk mencoba mengganggu aktivitas di Fordow dan aktivitas lain di lokasi Natanz," katanya kepada Al Jazeera, mengacu pada fasilitas nuklir Iran.

Tuduhan Palsu AS dan Sekutu ke Irak Era Saddam Hussein Punya Senjata Pemusnah Massal Jadi Pintu Masuk Melakukan Agresi

Menjelang invasi AS ke Irak tahun 2003, AS dan Inggris menegaskan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal (WMD), termasuk senjata kimia dan biologi, dan sedang menjalankan program senjata nuklir. Saat itu, Israel, meski tak bergabung dalam koalisi, juga getol mendorong AS menyerang Irak.

Para pemimpin dan tokoh intelijen Israel secara terbuka dan tertutup menyuarakan dukungan kuat terhadap tindakan militer AS terhadap Saddam. Israel adalah salah satu sumber utama informasi intelijen awal yang menyebut bahwa Irak sedang mengembangkan senjata pemusnah massal.

Menurut laporan New York Times dan Forward, pejabat Israel secara tertutup memberi pengarahan kepada pejabat AS dan Eropa bahwa Irak sedang membangun program nuklir aktif, yang kemudian hari ternyata tidak akurat dan dibesar-besarkan.

Dalam pernyataannya di Kongres AS pada tahun 2002, Benjamin Netanyahu juga menyuarakan agara AS dan koalisi segera menyerang Irak di bawah rezim Saddam Hussein.

"Jika Anda menyingkirkan Saddam, saya jamin, akan ada dampak positif yang sangat besar bagi kawasan," kata Netanyahu kala itu.

Sejak awal, banyak pakar mempertanyakan tuduhan yang dilemparkan kepada Irak di bawah Saddam Hussein oleh pemerintahan George W. Bush dan para kroni-kroninya itu. Namun pada Februari 2003, di hadapan Sidang Umum PBB, Menteri Luar Negeri AS saat itu, Colin Powell, memperlihatkan "bukti" berupa gambar satelit, diagram laboratorium rahasia, hingga tabung reaksi yang diklaim berisi antraks.

Klaim-klaim tersebut menjadi inti pembenaran tindakan militer dengan argumen bahwa Irak merupakan ancaman langsung terhadap keamanan regional dan global. Penilaian intelijen AS saat itu, termasuk Estimasi Intelijen Nasional 2002, mendukung pandangan ini meskipun dengan tingkat keyakinan yang berbeda-beda.

Namun setelah Saddam Hussein digulingkan dan seluruh Irak dikuasai, tak satu pun senjata pemusnah massal yang dituduhkan itu ditemukan di Irak. Setelah invasi, pencarian ekstensif tidak menemukan program WMD aktif di Irak.

Investigasi selanjutnya, termasuk yang dilakukan oleh Komite Intelijen Senat AS dan Penyelidikan Chilcot Inggris, menyimpulkan bahwa intelijen tersebut sangat cacat dan dipolitisasi oleh para pemimpin untuk melebih-lebihkan kemampuan WMD Irak untuk membangun kasus untuk invasi.

United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC) dan International Atomic Energy Agency (IAEA) tidak menemukan bukti keberadaan WMD aktif di Irak. Selain itu, Iraq Survey Group (ISG)—tim investigasi yang dibentuk oleh AS sendiri setelah invasi—melaporkan pada 2004 bahwa "Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal saat invasi tahun 2003 dan tidak ada program aktif untuk mengembangkannya."

Sebagian senjata kimia lama dari era 1980-an (Perang Iran-Irak) memang sempat ditemukan dalam bentuk usang, tapi tidak layak pakai dan tidak relevan sebagai ancaman nyata.

Amerika berdalih bahwa semua itu adalah hasil dari kegagalan intelijen. Namun berbagai dokumen yang bocor ke publik, seperti The Downing Street Memo, menunjukkan bahwa intelijen justru "disesuaikan" dengan keinginan politik, bukan sebaliknya.

Sejumlah petinggi CIA dan mantan diplomat mengungkap bahwa sejak 2002, pemerintah AS bertekad menyerang Irak, dan senjata pemusnah massal hanyalah alat legitimasi. Media arus utama, yang semestinya menjadi pengawal kebenaran, justru memperkuat narasi tersebut tanpa uji silang yang memadai.

Akibat dari kebohongan ini tak bisa dihitung hanya dengan angka. Menurut lembaga Iraq Body Count, lebih dari 200.000 warga sipil Irak tewas, dan jutaan lainnya mengungsi. Infrastruktur hancur, kota-kota berubah jadi reruntuhan, dan institusi negara porak-poranda.

Tak cuma itu, kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh runtuhnya rezim Saddam menciptakan ladang subur bagi radikalisme dengan munculnya kelompok ISIS.