Twitter janji lebih responsif soal pelaporan konten dan akun hoax

Twitter janji lebih responsif soal pelaporan konten dan akun hoax. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) baru saja menemui Kathleen Reen, Asia Pacific Public Policy Director Twitter. Pertemuan itu membahas mengenai persoalan hoax dan konten negatif yang berseliweran di Twitter.

2017-02-20 18:03:00

Twitter

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) baru saja menemui Kathleen Reen, Asia Pacific Public Policy Director Twitter. Pertemuan itu membahas mengenai persoalan hoax dan konten negatif yang berseliweran di Twitter.

Dikatakan Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA) Semuel Abrijani Pangerapan, pihak Twitter akan berjanji memitigasi konten dan akun palsu yang berperilaku negatif.

"Tadi kita bicara soal permasalahan saat ini. Kemkominfo dan Twitter juga prihatin soal ini. Konten yang mengandung sara dan perilaku kasar sering berseliweran di Twitter," katanya saat acara konferensi pers di kantor Kemkominfo di Jakarta, Senin (20/2).

Kata dia Kemkominfo dan Twitter akan melakukan literasi kepada masyarakat terkait konten-konten yang bersifat negatif beserta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengenal ciri-ciri akun palsu.

Untuk akun palsu misalnya, Twitter tidak akan memberikan verifikasi account dengan tanda centang biru. Tanda centang biru itu sejatinya sudah lama digunakan oleh Twitter untuk menandakan bahwa akun tersebut asli.

Hanya saja, tanda centang biru ini cenderung dipakai untuk kalangan public figure saja. Menariknya, kata pria yang akrab disapa Semmy ini, saat pertemuan tersebut Twitter akan memberlakukan sama nantinya terhadap akun siapapun agar terverifikasi. Namun dengan sejumlah catatan.

"Itu tidak hanya buat public figure saja nantinya. Mungkin itu mau dikembangkan lebih lanjut oleh mereka," ujarnya.

Selain itu, pihak Twitter juga akan lebih meningkatkan sisi responsif terhadap setiap pelaporan dari pemerintah. Berdasarkan catatan pemerintah, sepanjang tahun 2016 hingga Januari 2017 sebanyak 3.252 laporan pemerintah kepada Twitter soal konten. Kebanyakan adalah pornografi.

"Kalau merujuk pada aturan itu kan 1x24 jam laporan itu harus ditindaklanjuti. Hal ini akan Twitter tingkatkan kembali," jelasnya.

(mdk/idc)