Menkominfo usul Go-Jek, Tokopedia, Bukalapak jadi agen pajak

Menkominfo usul Go-Jek, Tokopedia, Bukalapak jadi agen pajak. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengusulkan Go-Jek, Tokopedia, dan Bukalapak untuk menjadi agen Wajib Pajak Pungut (WAPU). WAPU sendiri adalah pihak-pihak yang diwajibkan untuk memungut dan menyetor sendiri PPN/PPn-BM

2017-11-16 15:56:00

Digital Startup

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengusulkan Go-Jek, Tokopedia, dan Bukalapak untuk menjadi agen Wajib Pajak Pungut (WAPU).

WAPU sendiri adalah pihak-pihak yang diwajibkan untuk memungut dan menyetor sendiri PPN/PPn-BM atas setiap pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Sejauh ini, Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak.

Terutama yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Chief RA ini, perusahaan berbasis teknologi itu mampu menambah jutaan pemegang kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru yang jelas keberadaannya. Sebab, data-data yang mereka miliki memuat unsur Know Your Customer (KYC).

“Mereka itu bisa dibilang bisa menjadi real heroes di bidang perpajakan. Karena berkat mereka, tax base kita akan naik. Karena apa? Tiba-tiba akan ada beberapa juta pemegang NPWP baru dan mereka Know Your Customers (KYC)-nya bagus. Bukan asal orang apply untuk mendaftar NPWP,” ujarnya saat ditemui usai acara Digital Economic Briefing 2017 di kantor Indosat Ooredoo di Jakarta, Kamis (16/11).

Maka itu, jika hal ini diterapkan, Menkominfo berharap Go-Jek, Tokopedia, dan Bukalapak bisa diberikan insentif. Hal ini karena mereka sudah membantu pemerintah untuk mendapatkan pemegang NPWP baru.

Insentifnya berbentuk seperti apa, kata Chief RA, itu merupakan wewenang Kementerian Keuangan.

“Konsepnya harus diberi insentif gitu lho. Karena mereka mendatangkan pemegang NPWP baru dalam jangka pendek. Makanya, saya usulkan harus diberi insentif yang model-model begini,” jelasnya.

(mdk/idc)