Menkominfo bantah dapat tekanan dari intelijen China soal NIK dan KK

Menkominfo bantah dapat tekanan dari intelijen China soal NIK dan KK. Rudiantara mengatakan, cuitan @PartaiHulk merupakan tuduhan yang keji. Tuduhan itu bisa masuk sebagai perbuatan yang dilarang UU ITE.

2018-03-13 13:37:46

Menkominfo

Registrasi kartu prabayar belum lama ini menuai isu yang tak sedap. Dikabarkan jika data pelanggan bocor. Hal itu kemudian muncul tuduhan yang dialamatkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Tuduhan itu pun menyebar di media sosial Twitter.

Tuduhan itu dilontarkan oleh akun @PartaiHulk. Isinya mengenai Menkominfo diberikan target oleh intelijen untuk bocorkan minimal 70 juta KK dan NIK yang sesuai dan ditargetkan paling lambat akhir Mei 2018.

"Menkominfo Rudiantara dipaksa intelijen China untuk bocorkan minimal 70 juta data KK dan NIK yang sesuai I Rudiantara dipaksa kejar target paling lambat akhir Mei tahun ini untuk produksi jutaan KTP di Beijing atas arahan Xi JinPing untuk pemenangan Jokowi I *Infovalid," tulis akun @PartaiHulk.

Tuduhan yang beredar itu pun langsung dibantah oleh pria yang akrab disapa Chief RA melalui akun Twitter resminya. Ia mengatakan, cuitan @PartaiHulk merupakan tuduhan yang keji. Tuduhan itu bisa masuk sebagai perbuatan yang dilarang UU ITE.

"Slmt pagi. Tweet @PartaiHulk ini mengandung fitnah yg sangat keji & tidak berdasar. Yg disampaikan ybs tidak benar dan dapat diduga sbg perbuatan yg dilarang UU ITE. Mari selalu tabayyun, hindari fitnah berjamaah. Jangan sampai fitnah/hoax banyak disebar di medsos. Salam, ra," cuitnya.

Saat ditemui pada acara tentang diskusi Perlindungan Data Pribadi, Rudiantara pun menangkal tudingan akun tersebut. Sehingga hal itu menurutnya perlu diluruskan.

"Sudah dibalas kan? Kan gini, pemerintah itu selalu melakukan pendekatannya semaksimal mungkin, soft approach. Mengingatkan teman-teman, masyarakat, bukan main represif saja," kata dia.

(mdk/ega)