Ini tiga agenda Asosiasi VC dan Startup di tahun pertama

Amvesindo bertujuan membuat regulasi dan aturan main sehingga industri modal ventura dan startup Tanah Air lebih sehat

2016-06-08 10:07:00

Digital Startup

Tren perusahaan rintisan (startup) berbasis teknologi di Indonesia makin menarik investor. Lewat perusahaan modal ventura atau venture company (VC), baik lokal maupun asing, banyak investor sudah menanamkan modalnya ke startup Indonesia. Dari yang populer seperti Go-Jek, Bukalapak, dan Tokopedia, hingga pendatang baru macam Lima Kilo.

Maraknya tren startup dan investor modal ventura di Indonesia mendorong 73 entitas dari kalangan (VC) konvensional dan teknologi, serta startup, membuat asosiasi yang dinamakan Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia, disingkat Amvesindo. Asosiasi ini dideklarasikan pada 13 Mei lalu di Jakarta. Tujuannya membuat regulasi dan aturan main sehingga industri modal ventura dan startup di Indonesia lebih sehat.

Ditemui di kantor PT Astra Mitra Ventura, Jefri R Sirait, Ketua Umum Amvesindo, menjelaskan ada tiga agenda yang menjadi fokusnya di tahun pertama. Pertama, masalah perpajakan, kedua insentif soal collateral, dan equity program dari pemerintah.

Untuk agenda perpajakan, saat ini Asosiasi sudah one step ahead, karena menjadi narasumber dalam rapat dengan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), dan Kementrian Keuangan.

"Kami ingin mempercepat diskusi soal perpajakan. Saya tahu persis, pajak bukan satu-satunya yang bisa membuat ekosistem industri modal ventura jadi baik. Kami harap ada equity dari pemerintah," kata Jefri kepada Merdeka.com, baru-baru ini.

Terkait agenda insentif dan equity program dari pemerintah, kata Jefri, startup yang didanai perusahaan modal ventura seharusnya mendapat insentif, supaya bisa tumbuh hingga menghasilkan profit. Insentif dari pemerintah bisa dalam hal penjaminan atau collateral dari BUMN PTAskrindo atau Jamkrindo.

Dia menganalogikan bisnis model modal ventura dengan bisnis perkebunan level pembibitan (nursery). Apalagi target pasar Asosiasi adalah non-bankable business alias usaha kecil menengah (UKM).

"Kami harap perusahaan kecil yang dibiayai dengan risiko tinggi dapat insentif. Seperti usaha perkebunan, kami ada di level nursery, sehingga tingkat kematian tinggi. Kami perlu bikin sehat dulu. Jika sudah besar, pasti berbuah, sehingga bisa dikenai dipajak. Soal equity program, kami akan komunikasikan secara sehat dengan para anggota," ujarnya.

(mdk/bbo)