Ruas Jalan Rusak Akibat Truk ODOL, Puluhan Mahasiswa Serbu Kantor Bupati Madina
Maraknya truk-truk Over dimension dan Overload menjadi salah satu rusaknya infrastruktur jalan menjadi rusak. Begitu pula halnya di Kabupaten Mandailing Natal, maraknya truk ODOL memicu aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa DPP BMM.
Maraknya truk-truk Over dimension dan Overload menjadi salah satu rusaknya infrastruktur jalan menjadi rusak, kecelakaan lalu lintas, kemacetan dan bahkan bisa membahayakan nyawa si pengemudi itu sendiri.
Di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatra Utara, marak sekali truk ODOL yang beroperasi. Hal ini membuat masyarakat umum merasa resah dan terganggu dengan keberadaan truk yang membahayakan tersebut. Parahnya, tidak ada tindakan dari pemerintah setempat terkait permasalahan ini.
Menanggapi masalah yang tak kunjung rampung, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Mandailing Natal (DPP BMM) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Mandailing Natal pada Rabu (1/3). Berikut selengkapnya.
Desak Turunkan Kepala Dinas Perhubungan
©2016 Merdeka.com
Puluhan mahasiswa dari DPP BMM melakukan aksi demo ini mendesak Bupati Madina, H, Ja'far Sukhairi Nasution untuk menurunkan Adi Wardana, Kepala Dinas Perhubungan Madina dari jabatannya. Ia dianggap tidak bisa mengemban tugas dengan baik termasuk merampungkan masalah truk ODOL di Kabupaten Madina.
"Kami meminta agar Dishub Madina menerapkan UU No 22, Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta PP Nomor 80, Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan," terang koordinator aksi bernama Alfarizi mengutip dari ANTARA (1/3).
Tak hanya mendesak Bupati Madina untuk menurunkan jabatan Kepala Dishub, mahasiswa pun turut meminta pihak kepolisian untuk segera menindak maraknya truk ODOL yang beroperasi.
Menduga Ada Korupsi
©2019 Merdeka.com
Menurut penjelasan koordinator aksi, Alfrarizi Nasution, mendesak pihak Dishub Madina agar transparan untuk hasil pendapatan parkir. Sebab, massa menduga adanya praktik korupsi di dalamnya.
"Kami juga meminta Dishub Madina untuk transparan dalam pendapatan parkir di Madina, kami menduga telah terjadi Korupsi. Secara tegas, kami meminta Kejari Madina segera usut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan Kadishub Madina dan oknum yang terlibat terkait APBD 2022," terang Alfarizi.
Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Asisten II Pemkab Madina, dr Syarifuddin Nasution akan menyampaikan keresahan dan aspirasi mahasiswa tersebut kepada Bupati Madina.
"Aspirasi dari mahasiswa ini akan saya sampaikan kepada pimpinan. Saat ini Bupati dan Wakil Bupati sedang bertugas ke Jakarta. Apabila pimpinan telah kembali, maka aspirasi dari teman-teman DPP BMM akan segera dilaporkan," ucap Syarifuddin.