Badan Gizi Nasional: MBG kini Menjangkau Guru, Ustaz dan Kader Posyandu
Badan Gizi Nasional memperluas jangkauan penerima program Makan Bergizi Gratis dengan melibatkan guru, ustaz, santri, dan kader posyandu.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) kini semakin diperluas sasaran penerimanya berkat dukungan penuh pemerintah.
Tidak hanya menyasar siswa sekolah, program ini juga diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat lain yang dinilai rentan serta memiliki kontribusi dalam pendidikan dan pelayanan publik.
Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa kebijakan perluasan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden bertekad untuk memastikan semua warga yang berada dalam kondisi rentan dapat mengakses makanan bergizi tanpa terkecuali,” tegasnya.
Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin memastikan pemenuhan gizi yang merata sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat.
"Ketika program MBG ini dirancang, Pak Prabowo ingin seluruh siswa bisa makan makanan bergizi agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Jangan sampai ada anak Indonesia yang tidak bisa makan," ujar Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta yang dikutip dari Antara pada Sabtu (6/12).
Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya memasukkan kelompok masyarakat miskin dan rentan dalam prioritas penerima manfaat.
"Beliau bahkan menginginkan agar semua orang miskin, disabilitas, para lansia, anak-anak putus sekolah, anak jalanan, anak-anak pemulung, semua menjadi penerima MBG," kata Nanik.
Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menjangkau semua elemen masyarakat yang membutuhkan, sehingga tidak ada yang terlewatkan dalam mendapatkan akses makanan bergizi.
Badan Gizi Nasional Perluas Penerima Manfaat
BGN kini memperluas cakupan penerima manfaat bantuan pangan kepada tenaga pendidik yang sebelumnya tidak terdaftar dalam kategori penerima. Hal ini mencakup guru dari sekolah negeri, tenaga honorer, guru swasta, ustaz atau pengajar pesantren, serta santri di pesantren salaf yang tidak terafiliasi dengan Kementerian Agama.
"Kader PKK dan posyandu juga menjadi penerima manfaat MBG," jelas Nanik.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur guna memastikan distribusi MBG dapat menjangkau seluruh daerah, termasuk yang terpencil. Saat ini, BGN sedang dalam proses pembangunan 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Sekarang sudah teridentifikasi ada 8.200 SPPG di daerah terpencil yang akan dibangun, dan yang sedang dalam proses itu 4.700 unit. Jumlah penerima manfaat MBG di daerah terpencil tidak lebih dari 3 juta orang di seluruh Indonesia," ungkap Dadan.
Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun 2025, sebanyak 20 ribu Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) di daerah aglomerasi dan 170 unit di lokasi terpencil dapat beroperasi. Dengan percepatan dalam pembangunan, diharapkan seluruh SPPG dapat berfungsi secara penuh pada Maret atau April 2026. "Pada periode itu, sebanyak 82,9 juta orang sudah bisa dicapai," ujar Dadan.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa program Makanan Bergizi (MBG) telah menghasilkan lebih dari 2 miliar porsi makanan, yang melebihi target awal yang hanya 1,8 miliar porsi.
"Tiap hari menerima makan, sudah 2 miliar makanan yang kita produksi. Ini prestasi yang cukup membanggakan," kata Prabowo. Program MBG menjadi salah satu fokus utama nasional untuk meningkatkan gizi masyarakat, mengurangi angka kelaparan, dan memastikan akses terhadap makanan yang layak secara merata.