WNI yang tinggal di daerah rawan konflik tetap bisa gunakan hak pilih
Wajid mencontohkan, seperti di negara Libya, khususnya di daerah Djerba, telah dibentuk dan dilantik anggota PPLN untuk pemilu 2019. Karenanya dia berharap, warga Indonesia di sana dapat ikut aktif.
Ketua Pokja Pemilu Luar Negeri Wajid Fauzi menegaskan, warga Indonesia yang tinggal di daerah rawan konflik, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019. Oleh sebab itu, panitia pemilihan luar negeri (PPLN) tetap terbentuk.
"Di negara-negara yang terkendala keamanan, kita tetap menyelenggarakan kita tetap membuat PPLN di sana," ucap Wajid, di Gedung KPU Pusat, Jakarta Pusat, Selasa (17/4).
Wajid mencontohkan, seperti di negara Libya, khususnya di daerah Djerba, telah dibentuk dan dilantik anggota PPLN untuk pemilu 2019. Karenanya dia berharap, warga Indonesia di sana dapat ikut aktif.
"Misalnya, di Libya, di Djerba. Jadi, intinya dalah, di manapun warga negara Indonesia, kita buka kesempatan untuk mendaftar. Oleh karena itu, ini harus dua pihak. Warga negara juga harus aktif," katanya.
Kalaupun terdapat risiko keamanan jika warga Indonesia datang ke tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemilihan juga memiliki cara lain untuk mengamankan suara mereka, yakni dengan Kotak Suara Keliling (KSK).
Staf ahli Kementerian Luar Negeri bidang Manajemen itu pun menjelaskan, penyelenggara pemilu di luar negeri selalu bekerja sama atau berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar pelaksana pemilu berlangsung baik dan benar.
"Ada cara untuk mengambil suara mereka. Seandainya tidak kita gunakan TPS, kita gunakan KSK, jadi jemput bola. Mendatangi langsung. Itu caranya. Dengan itu diharapkan WNI tidak menghadpai resiko keamanan," ujar Wajid.
Dengan kondisi yang berbeda-beda antara di wilayah rawan konflik dan di negara lainnya, dia mengimbau agar PPLN di negara manapun untuk tetap semangat dalam menghadapi berbagai kendala yang mengadang.
"Apa yang kita hadapi di Timur Tengah, beda dengan Malaysia dan negara lain. Yang kita mohonkan kepada PPLN, jangan patah semangat menghadapi berbagai kendala," kata Wajid.
Selain itu, Wajid juga berharap, target partisipasi pemilih luar negeri pada pemilu 2019 nanti dapat meningkat dibanding periode pemilu sebelumnya. Mengingat, partisipasi pemilih luar negeri pada tahun 2014 silam masih sangat rendah.
"Melihat pemilu 2014 lalu masih relatif rendah. Kita berharap paling tidak, ada peningkatan. Yang lalu (2014) itu 33 atau 35 persen. Harapan, ya kalau boleh 50 persen lah," harapnya.
Reporter: Yunizafira Putri
Sumber: liputan6.com
Baca juga:
Lewat video conference, KPU pantau Coklit data pemilih di luar negeri
KPU gelar video conference pantau pencocokan data pemilih di luar negeri
Selain door to door, KPUD Tangsel Coklit data pemilih lewat video call
KPU mulai cocokkan data pemilih 2019 di dalam dan luar negeri hingga 17 Mei
Minimalisir perbedaan data pemilih, Kemendagri beri KPU akses data kependudukan