Timses Jokowi ingatkan Tim Sandiaga berikan data akurat

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno sempat berselisih dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lantaran berbeda pandangan soal penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk nelayan.

2018-10-19 14:04:44

Prabowo-Sandiaga

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno sempat berselisih dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lantaran berbeda pandangan soal penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk nelayan.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan, hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. Dia mengingatkan agar tim Sandiaga bisa memberikan data yang akurat.

"Masukan tim kampanye, juga harusnya memberikan data-data akurat. Karena sangat bahaya yang keluar dari pemimpin, apabila tanpa disertai dengan kajian-kajian sangat mendalam," ucap Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (19/10).

Dia mencontohkan kasus Ratna Sarumpaet yang tidak dikroscek terlebih dahulu. Sehingga menimbulkan kegaduhan publik dengan menyebarkan informasi tak benar.

"Karena itu sebaiknya tim kampanye berikan masukan tepat kepada pasangan calon. Jangan sampai kejadian pro kontra Ibu Susi dan Pak Sandiaga terjadi lagi akibat tidak akuratnya data. Sehingga Pak Sandiaga setiap hari harus meralat data-data yang dikeluarkan," tutur Hasto.

Dia menuturkan, jangan sampai hanya ingin mendapatkan simpati rakyat, justru membuat pengaburan data.

"Jangan sampai karena upaya dapat simpati rakyat, kemudian upaya mengaburkan data itu dilakukan," katanya.

Sebelumnya, Sandiaga berkampanye di Indramayu menyatakan siap mempermudah penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk nelayan bila terpilih dalam Pilpres 2019. Janji kampanye Sandiaga itu pun membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti geram karena izin tersebut saat ini sudah dipermudah.

Sandi mengaku informasi sulitnya mendapatkan SIPI diperolehnya dari para nelayan. Sementara, Menteri Susi lewat pernyataan persnya kepada media geram atas pernyataan Sandiaga yang berjanji akan mempermudah izin nelayan yang menurut aspirasi mereka dipersulit pemerintah.

Susi menerangkan, sejak tahun 7 November 2014, kementeriannya sudah bebaskan seluruh nelayan dengan kapal di bawah 10 GT. Sebagian kapal yang wajib berizin adalah mereka yang berkapasitas di atas 10 GT, dan untuk di atas 30 GT urus izin ke pusat.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

(mdk/dan)