Tim Prabowo Akan Buat Uang Braille Karena Tunanetra Sering Ditipu

"Kami dapat aspirasi dari tunanetra ada banyak yang bekerja jadi tukang pijit di panti pijit dan sering kawan kawan kita tuna netra mereka ditipu oleh pelanggannya," kata Hashim.

2018-11-16 19:16:46

Prabowo-Sandiaga

Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bakal membuat mata uang khusus tuna netra atau Braille. Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo menyebut, dibuatnya uang itu guna menghindari penipuan bagi orang yang mengalami gangguan penglihatan.

"Sebenarnya itu ide saya untuk bikin mata uang Braille. Kami dapat aspirasi dari tunanetra ada banyak yang bekerja jadi tukang pijit di panti pijit dan sering kawan kawan kita tuna netra mereka ditipu oleh pelanggannya," kata Hashim usai peluncuran buku Paradoks Indonesia Versi Braille di media center Prabowo-Sandi, Jl Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/11).

"Mestinya dikasih 50 ribu ini malah dikasih 500 atau 5 ribu atau malah pakai uang palsu. Uang palsu yang bisa melihat juga bisa tertipu malahan. Itu salah satu komitmen kita untuk mata uang Braille," sambungnya.

Lihat Prabowo Subianto di Liputan6.com

Prabowo-Sandi juga berjanji bakal memberikan beasiswa pagi penyandang disabilitas. Menurut adik Prabowo itu, para penyandang disabilitas adalah aset yang bisa mengabdi untuk bangsa dan negara.

"Salah satu komitmen kami itu janji kami memberikan beasiswa kepada putra putri anak anak disabilitas. Bagi yang disabilitas punya anak, anak anak supaya bisa menunjang atau membantu orang tua yang disabilitas itu anak anak akan diberikan beasiswa khusus untuk melanjutkan pendidikan kita itu komitmen kami juga," tandasnya.

Di kesempatan sama, Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) DKI Jakarta, Eka Setiawan mengapresiasi jika Prabowo-Sandi meluncurkan mata uang Braille.

"Apapun itu bentuknya saya yakin tadi Pak Hasyim komitmen membentuk komite nasional disabilitas nanti bekerja dengan pemerintah dimana disabilitas bisa terpenuhi hak hidupnya," pungkasnya.

(mdk/ded)