Tak mau kasus Angeline terulang, PKB dorong RUU hak asuh
Maman beralasan, aturan soal pengabdosian belum mencangkup pengasuhan anak di keluarga inti dan perwalian.
Anggota Komisi VIII DPR Maman Immanulhaq menyebut terbunuhnya Angeline tak lepas dari lemahnya peraturan negara dalam hal pengasuhan anak. Aturan yang ada saat ini, kata dia, belum mencakup soal pengasuhan anak di keluarga inti dan perwalian.
"Tragedi Angeline di Bali mengusik sejauh mana negara hadir. Kami minta dukungan, kami Fraksi PKB akan mengajukan RUU Pengasuhan dan dimasukkan ke Komisi, dan semoga badan legislasi (Baleg) bisa harmonisasi," kata Maman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/6).
Maman menduga, ada peristiwa penjualan manusia dalam kasus Angeline, di mana rumah sakit tempat lahir Angeline menjadi pihak yang bertanggungjawab.
"Saya menduga ada human trafficking di rumah sakit di mana mereka berikan informasi ada seorang ibu yang melahirkan namun miskin. Sehingga muncul juga ada yang bisa disebut illegal adoption," terangnya.
Maman juga mendesak pemerintah memperkuat soal lembaga yang mengatur tentang aturan pengadopsian anak.
"Yang mengatur pengasuhan dan perwalian ini ternyata banyak sekali, belum diatur dalam UU hak asuh bagaimana pencabutan hak asuh. Mumpung masih segar terhadap Angeline, saya minta RUU ini bisa dapet dukungan Baleg dan pemerintah," tuntasnya.
Baca juga:
Angeline pernah tinggal di Pekanbaru saat berusia 4 bulan
Prosesi upacara pembersihan alam di pekarangan rumah Angeline
Desa Kesiman gelar prosesi upacara di pekarangan rumah Angeline
Adopsi Angeline oleh Margriet dianggap tidak sah
Enggan kasus Angeline terulang, Pemprov Banten perketat adopsi anak