Tak hanya KIH, KMP juga dorong Jokowi lakukan reshuffle kabinet

Alasannya, perombakan kabinet beberapa waktu lalu dinilai belum maksimal dalam meningkatkan kinerja pemerintah.

2015-11-08 08:07:00

Reshuffle kabinet

Wacana reshuffle kabinet dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo makin berhembus kuat. Apalagi, Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyatakan dukungannya untuk masuk dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Reshuffle kabinet jilid satu yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu dinilai belum maksimal dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Tak hanya PDI Perjuangan yang notabene motor Koalisi Indonesia Hebat (KIH), partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) juga kompak mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet jilid dua.

Pertama, Partai Gerindra menyarankan agar Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle kabinet jilid dua. Sebab, banyak janji Jokowi kepada rakyat Indonesia saat kampanye Pilpres 2014 yang hingga saat ini belum terealisasi.

"Dari banyak janji itu, hanya hari Santri Nasional yang baru terpenuhi. Rakyat Indonesia sabar, mudah-mudahan tidak dikeluarkan Kartu Indonesia Sabar (KIS)," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Jakarta, Sabtu (7/11).

Gerindra memberikan contoh janji-janji Jokowi seperti ingin membangun ribuan puskesmas di daerah-daerah, membeli kembali saham Indosat yang saat ini dimiliki Singapura, membangun Pertamina lebih baik dari Petronas Malaysia dan janji-janji lainnya. Janji Jokowi tersebut dianggap tak akan terpenuhi jika Jokowi tak membentuk tim yang kuat.

"Presiden kalau ingin bebannya lebih ringan ya harus orang-orang terbaik bisa datang dari parpol dan luar parpol yang punya agenda yang sama dengan presiden untuk merealisasikan janjinya," jelas Fadli yang juga Wakil Ketua DPR itu.

Dalam pandangannya, ada dua bidang yang patut dipertimbangkan Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, yaitu kementerian bidang ekonomi dan hukum.

Tak hanya Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga minta Presiden Jokowi untuk segera melakukan reshuffle kabinet. Jika tidak segera dilakukan dia khawatir justru akan dapat mengganggu kinerja para menteri.

"Kalau mau ada reshuffle, Pak Jokowi harus segera melakukannya. Para menteri tidak akan bisa bekerja secara maksimal karena isu itu sudah menyebar di kalangan menteri," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid di Solo, Sabtu (7/11).

Dia menambahkan, jika memang reshuffle membawa Indonesia menjadi lebih baik, PKS akan mendukung. Terlebih banyak janji Jokowi saat kampanye yang belum terealisasi. Oleh sebab itu, Jokowi harus mengganti menteri-menterinya sebagai tim di pemerintahan agar program yang pro rakyat dapat segera terlaksana.

"PKS akan tetap loyal bersama Koalisi Merah Putih (KMP). Kami akan tetap konsisten dengan arah koalisi yang telah kami rawat sejak terbentuknya KMP. Kami tetap konsisten di jalur oposisi. Kami loyal terhadap pemerintah selama kebijakannya pro-rakyat dan sebaliknya akan kami kritisi," jelas politisi asal Klaten tersebut.

(mdk/bal)