Tak cuma revisi UU KPK, Gerindra juga tolak RUU Tax Amnesty
"Ini bagian dinamika parlemen," kata Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memastikan bahwa pihaknya akan tetap menolak RUU Tax Amnesty. Dia yakin pula bahwa di DPR ada banyak fraksi yang ikut menolak.
"Masalah tax amnesty ini kan belum menjadi suatu kesepakatan antara fraksi-fraksi. Nanti kita akan lihat sejauh mana fraksi-fraksi akan berpendapat tentang tax amnesty. Kan masih ada yang setuju dan menolak. Ini bagian dinamika parlemen," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2).
Menurut wakil ketua DPR ini, soal tax amnesty harus ada pembahasan ulang. Hal tersebut agar bisa diambil keputusan apakah akan dilanjutkan pembahasannya atau tidak.
"Ini kan tax amnesty belum pernah kita bahas," ujarnya.
Fadli mengakui bahwa ada informasi Presiden Jokowi telah melayangkan surat presiden (Supres) ke DPR. Namun dia belum tahu secara jelas apa isi surat tersebut.
"Tapi konon sudah ada Supres-nya yang saya sendiri belum lihat. Kita lihat aja nanti sikap dari fraksi-fraksi seperti apa," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan bahwa ada deal antara pemerintah dan DPR soal pembahasan Revisi UU KPK dan RUU Tax Amnesty. Pemerintah ingin RUU Tax Amnesty disahkan, sementara DPR menyaratkan pemerintah setuju revisi UU KPK.
Baca juga:
Gerindra minta revisi UU KPK tak dibahas lagi, dihapus lebih bagus
Revisi UU KPK ditunda, Jokowi dinilai lamban dan ragu-ragu
Revisi UU KPK 'lenyap' di agenda paripurna DPR hari ini
Jokowi akhirnya bersikap usai Ketua KPK pasang badan tolak revisi UU
Luhut dan Yasonna di balik keraguan Jokowi tunda revisi UU KPK
Demokrat: Tunda revisi UU KPK, Jokowi dengarkan suara rakyat
Soal revisi UU KPK, Jokowi terlihat ragu karena Luhut dan Yasonna